Rita mengatakan, BPOM juga melakukan kajian kerugian ekonomi dari permasalahan kesehatan yang timbul akibat BPA pada air kemasan. Riset ini dilakukan bersama pakar perguruan tinggi.
Penelitian dengan metode studi epidemiologi deskriptif itu dilakukan oleh sejumlah pakar ekonomi kesehatan, menggunakan estimasi berdasarkan 'prevalence-based' untuk mengkaji beban ekonomi.
Berdasarkan hasil studi Cohort di Korea Selatan (Journal of Korean Medical Science) pada 2021, ada korelasi peningkatan infertilitas pada kelompok tinggi paparan BPA dengan odds ratio atau rasio paparan penyakit 4,25 kali.
"Diperkirakan beban biaya infertilitas pada konsumen AMDK galon yang terpapar BPA berkisar Rp 16 triliun sampai Rp 30,6 triliun dalam periode satu siklus in-vitro fertilization (IVF)," katanya.
Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat untuk jangka panjang, beberapa negara telah mengetatkan standar batas migrasi BPA.
"BPOM belajar dari tren yang berlangsung, dinamika regulasi negara lain, dan mempertimbangkan kesiapan industri pangan serta dampak ekonomi," katanya.
Sebelum menuju pada standar yang lebih ketat, pada tahap awal, BPOM merevisi pelabelan BPA pada air kemasan. Selain itu, BPOM mendapatkan dukungan dan masukan dari elemen masyarakat dan akademisi terkait standar aman air minum dalam kemasan.
Ia menambahkan, BPOM terus mengevaluasi standar dan peraturan bersama dengan pakar di bidang keamanan air, pelaku usaha, kementerian dan lembaga terkait, akademisi dan masyarakat dalam mempersiapkan standar kemasan dan label AMDK di pasaran.