PUPR Jadwalkan Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Semester II Tahun Ini
Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan mulai 2024. Guna mengejar target tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun merencanakan pembangunan fisik ibu kota baru pada awal semester kedua tahun ini.
Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa desain dasar ibu kota baru, terutama untuk bangunan utama super prioritas, seperti istana kepresidenan dan kantor kementerian. Desain untuk permukiman dan hunian bagi masyarakat yang lebih awal pindah ke ibu kota baru juga sudah disiapkan.
"Untuk prioritas selesai di 2024 maka kita mengasumsikan paling kritis mulai awal semester II 2022 ini sudah harus mulai fisiknya, semuanya itu yang akan diprioritaskan, tentunya lebih cepat lebih baik," kata Imam dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (2/2).
Kendati demikian, Imam mengatakan, jadwal pembangunan fisik ini masih menunggu kepastian dari beberapa aspek. Pertama, ketersediaan alokasi anggarannya akan diperoleh dari kementerian mana atau akan diberikan melalui badan otorita selaku pengelola IKN. Kedua, terkait ketersediaan lahan. Adapun masalah ketersediaan lahan, menurut dia, tidak begitu sulit mengingat untuk pembangunan tahap awal ibu kota baru akan berdiri di atas hutan produksi. Dengan demikian, menurut dia, pembebasan lahannya akan lebih mudah.
Prasyaratan ketiga, yakni proses pengadaan barang dan jasa. Jika melihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada, menurut dia, proses lelang pengadan barang dan jasa secara reguler dapat rampung dalam 50-60 hari atau dua bulan. Ia mencontohkan, jika proses lelang dimulai pada pekan ini, maka penunjukan pengadaan barang dan jasa kemungkinan dapat dimulai pada Maret atau April. Ia pun berharap tidak ada banyak lagi sanggahan-sanggahan yang berpotensi menyebabkan rencana pembangunan menjadi molor.
"Kapan mulai pembangunanya? Saya kira tergantung pada kesiapan tiga itu, kami sih menyarankan kalau bisa awal semester kedua sudah betul-betul di lapangan," kata Imam.
Mengutip laman resmi ikn.go.id, wilayah ibu kota baru nantinya akan memiliki luas 256,142 hektar, yang mana hanya seperlima atau 56.189 hektar yang menjadi kawasan IKN yakni perkotaan. Sementara itu, hampir 80% dari wilayah ibu kota baru akan disiapkan sebagai hutan kota.
Sementara itu, proses pemindahan IKN akan digelar ke dalam empat tahap. Pada tahap awal yakni 2022-2024, pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung MPR dan DPR, serta perumahan. Pembangunan termasuk untuk pengadaan infrastruktur dasar menunjang pemindahan 500 ribu penduduk awal. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan pindah sebelum 17 Agustus 20254.
Pembangunan tahap kedua dimulai 2025-2035 berupa pembangunan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, pengembangan sektor ekonomi prioritas, termasuk menyelaraskan pemindahan pusat pemerintahan. Tahap ketiga, pada tahun 2035-2045 dengan memperluas pembangunan kota dan menyelesaikan konektivitas. Serta pembang8nan di tahap keempat yakni 2045 dan seterusnya untuk mencapai sejumlah target seperti menjadi kota terdepan serta 10 besar kota layak huni di dunia.