DMO CPO Melimpah, Produsen Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng
Pengusaha minyak sawit wajib memasok minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan domestik lewat mekanisme domestic market obligation atau DMO sejak pertengahan Februari. Meski DMO ini telah terpenuhi, pemerintah belum berhasil menurunkan harga minyak goreng mencapai Harga Eceran Tertinggi atau HET.
Pasokan minyak sawit mentah (CPO) yang telah disetor ke pemerintah sebanyak 415 ribu ton. Padahal, menurut catatan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), pasokan migor ke pasar oleh pabrikan dalam kondisi normal hanya mencapai 330 ribu ton per bulan.
Sehingga minyak goreng yang terkumpul hasil DMO seharusnya dapat melebihi kebutuhan normal. Dengan langkanya pasokan minyak goreng di pasar tradisional, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mencurigai terjadinya persoalan distribusi.
"Sudah over (pasokan migor ke pasar), berarti ada kemacetan di jalur distribusi, seperti yang disinyalir Pak Menteri (Perdagangan)," kata Sahat Sinaga kepada Katadata.co.id, Jumat (11/3).
Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi menduga ada persoalan di tingkat distribusi yang menyebabkan pasokan minyak goreng tak mencapai HET dan harganya masih tinggi hingga pekan ini. Bila distribusi lancar, dengan pasokan DMO yang ada sekarang bisa menurunkan harga minyak goreng.
"Kalau rakyat Indonesia jumlahnya 270 juta orang, kasarnya hari ini kita dalam 24 hari terakhir satu orang dapat 2 liter minyak goreng," kata Lutfi.
Kemendag mengklaim telah menyalurkan 415,78 ribu ton atau 519,73 juta liter migor dari DMO sebanyak 38 produsen migor. Jumlah ini 72,45% dari DMO yang disimpan pemerintah.
Kemendag mencatat empat produsen migor telah menyetor 268,37 juta liter atau 51,63% dari total migor yang telah didistribusikan. Keempat produsen tersebut adalah Wilmar Group (99,26 juta liter), PT Musim Mas (65,32 juta liter), PT Smart Tbk (55,18 juta liter), dan Asian Agri (48,59 juta liter).
Meski terdapat dugaan kebocoran, Sahat menilai penyelundupan minyak goreng sebagai barang ekspor tidak mungkin dilakukan. Alasannya, sistem bea dan cukai nasional sangat ketat dalam proses pengiriman ekspor.
Sahat menyebutkan terakhir kali penyelundupan produk CPO ke pasar ekspor terjadi pada 1998. Saat itu, tandan buah segar (TBS) diselundupkan lantaran pajak ekspor CPO dan turunannya mencapai 60% dari nilai ekspor.
"Inti persoalan itu ada yang menahan (migor) di lapangan," kata Sahat.
Sahat menyarankan agar Kemendag menelusuri kebocoran ini dengan menggunakan teknologi. Teknologi pengawas bisa dipasang di setiap pabrik migor untuk mengawasi arus bahan baku. Selain itu, Kemendag didorong untuk memerintahkan setiap pabrikan migor untuk menyerahkan dokumen pembelian dan penjualan minyak goreng.
Sahat mengusulkan agar hal yang sama juga diterapkan pada industri pengguna migor, seperti pabrik kue kering, industri pengolah susu, hotel, dan restoran besar. Sanksi tegas, kata dia, harus diberikan kepada pelaku kebocoran.
Saat ini harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) ditransaksikan di level US$ 2.010 per ton pada perdagangan Rabu (9/3/2022) di Bursa Komoditas Rotterdam. Harga tersebut naik 10,14 % dari penutupan sebelumnya di US$ 1.825 per ton. Harga tersebut juga merupakan yang tertinggi dari sebelumnya. Berikut grafik Databoks: