Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Lonjakan Harga, Minta Bansos Diperkuat
Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4). Dalam agenda tersebut, Jokowi memerintahkan para menteri mengawasi dampak konflik Ukraina dan Rusia kepada harga komoditas dan inflasi.
Beberapa harga yang meningkat antara lain harga mintak mentah, gandum, gas alam, batu bara, hingga kelapa sawit. Secara khusus, Jokowi juga meminta perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga diperkuat.
“Karena ada transmisi (inflasi global) ke dalam negeri dan ke masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Selasa (5/4).
Salah satu yang disiapkan pemerintah adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta kepada 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Adapun anggaran yang disiapkan sebesar Rp 8,8 triliun.
Selain itu pemerintah juga menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) kepada 12 juta usaha mikro. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp 600 ribu per penerima. Selain itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dengan besaran Rp 300 ribu telah disiapkan untuk tiga bulan, “Kami harap bisa disalurkan dalam Ramadan ini,” kata Airlangga.
Bantuan lainnya adalah Kartu Sembako kepada 18,8 juga masyarakat dengan tambahan peserta Program Keluarga Harapan sebanyak dua juta orang. Sedangkan BLT dana desa juga tetap dilanjutkan sebagai bentuk perlindungan sosial.
Tak hanya itu, Jokowi juga menginstruksikan agar subsidi pupuk harus tepat sasaran. Apalagi harga pupuk melonjak lantaran bahan dasarnya yakni potasium dari Ukraina juga terkerek.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tantangan saat ini mulai bergeser dari sebelumnya pandemi ke inflasi global. Oleh sebab itu Kemenkeu akan mengalokasikan kenaikan penerimaan negara untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan harga.
Menurut Sri Mulyani, siklus pangan selama ini tidak lebih dari tiga bulan. ia pun berharap upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dapat direspons dengan cepat. "APBN akan mengamankan langkah ini," ujarnya.