Survei: Hanya Enam Parpol yang Bakal Lolos ke DPR Hasil Pemilu 2024

Donang Wahyu|KATADATA
Gedung DPR
Penulis: Ashri Fadilla
25/4/2022, 09.35 WIB

Hasil survei lembaga Populi Center menemukan bahwa terdapat enam partai politik yang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold jika Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan pada saat ini. Enam partai yang lolos tersebut, yaitu: PDIP 19,3%, Gerindra 11,6%, Golkar 11,3%, PKB 6,8%, Demokrat 6,7%, dan PKS 5,1%.

“Berkaitan dengan peta politik di parlemen, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, dan PKS, diprediksi mendapatkan suara nasional di atas empat persen,” kata Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan pada Minggu (24/4). 

Sementara itu, partai lainya diperkirakan tidak mendapat jatah kursi di Senayan jika Pemilu dilaksanakan pada saat ini, sebab memiliki persentase di bawah ambang batas parlemen, yaitu 4%. Hasil dari survei menunjukkan bahwa PPP memperoleh 3,5%, Nasdem 3,1%, PAN 2,5%, Perindo 1,3%, Hanura 0,5%, Partai Garuda 0,3%, PSI 0,3%, PBB 0,3%, Berkarya 0,3%, dan Partai Ummat 0,2%. Selebihnya, memilih untuk tidak menjawab pertanyaan survei mengenai partai politik yang akan dipilih.

Saat ini, sembilan partai memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PKS, PPP, Nasdem, dan PAN. Pada Pemilu 2019 lalu, PDIP memperoleh 19,33% atau 128 kursi, Golkar 12,31% atau 85 kursi, Gerindra 12,31% atau 85 kursi, Nasdem 9.05% atau 59 kursi, PKB 9,69% atau 58 kursi, Demokrat 7,77% atau 54 kursi, PKS 8,21% atau 50 kursi, PAN 6,84% atau 44 kursi, dan PPP 4,52% atau 19 kursi.

Berdasarkan hasil survei Populi Center, berarti terdapat tiga partai yang akan terdepak dari parlemen jika Pemilu dilaksanakan pada saat ini, yaitu PPP, Nasdem, dan PAN. Meski demikian, Rafif mengungkapkan bahwa ketiga partai tersebut masih memiliki peluang untuk mempertahankan kursi mereka di DPR.

“Meskipun pada survei kali ini mendapatkan dukungan di bawah empat persen, masih tetap berpeluang untuk mendapatkan kursi di parlemen nasional mengingat masih terdapat cukup waktu untuk melakukan konsolidasi dukungan,” ujarnya.

Sayangnya, hasil survei belum mengelaborasi terkait peran partai politik dalam berbagai isu, seperti dalam upaya penanganan Corona Virus Desease-19 (Covid-19), kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan sebagainya. Menurut Anggota DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, publik mesti disodorkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam survei-survei mendatang.

“Alangkah baiknya, survei kita ke depan bia memotret lebih dalam. Bagaimana peran parpol. Sikap parpol terhadap berbagai isu,” kata Melki. 

Anggota Fraksi Golkar DPR itu berpendapat bahwa pertanyaan terkait kinerja partai politik dalam survei-survei bisa mendorong demokrasi ke dalam substansi yang lebih dalam. Dari hasil survei ini, dia tidak melihat korelasi antara elektabilitas dengan partai politik yang sibuk mengurusi berbagai kepentingan.

“Mungkin subjektif dari kami. Tapi dengan mendorong demikian, perdebatan yang menukik pada hasil survei bisa mengarah lebih dalam,” ujarnya. 

Praktisi Pemilu, Ramlan Surbakti menanggapi pendapat Melki bahwa fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu personalisasi politik, di mana partai kalah dengan tokoh. Hal itu menyebabkan kinerja partai jarang menjadi sorotan oleh publik, sebab yang dilihat adalah tokoh, bukan institusi.

“Apalagi pemilu kita adalah intra party competition. Jadi antarcalon dari partai yang sama yang berkompetisi. Partai pada pemilu 2019 tidak kampanye. Tidak jelas maunya apa,” terangnya.

Lebih jauh, Ramlan bahkan menyoroti peran partai yang cenderung hanya seperti penyelenggara acara, bukan sebagai peserta Pemilu. Oleh karena itu, dia berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak hanya memfasilitasi debat antar-calon presiden, tetapi juga antar-partai.

“Biar publik tahu, maunya apa. Partai ini maunya apa. Apa yang diperjuangkan,” kata Mantan Ketua KPU itu.

Reporter: Ashri Fadilla