Dana Darurat Pandemi Dunia Terbentuk Tahun Ini, Telah Terkumpul Rp14 T

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers disela-sela kegiatan the 15th ASEAN Health Ministers Meeting di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (14/5/2022).
6/6/2022, 18.21 WIB

Indonesia kembali menyelenggarakan pertemuan sektor kesehatan (health working group) G20. Salah satu pembicaraannya adalah memformalkan pembentukan dana persiapan pandemi.

Dana ini akan digunakan untuk mengakses obat-obatan yang dibutuhkan selama pandemi seperti vaksin dan alat tes diagnostik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan cadangan dana ini akan berada di bawah Bank Dunia.

"Mudah-mudahan September nanti sudah bisa formal," kata Budi dalam konferensi pers Health Working Group kedua di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (6/6) sepeti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Kesehatan.

Saat ini dana yang telah terkumpul mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 14,4 triliun. Sedangkan Indonesia ikut menyumbang US$ 50 juta. Targetnya, akan ada dana yang terkumpul sebesar US$ 15 miliar sampai US$ 20 miliar.

Budi juga menyarankan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memegang kendali penggunaan dan distribusi dana tersebut. Ini lantaran WHO mengerti kondisi kesehatan secara global saat pandemi.

Indonesia juga mengusulkan untuk merangkul institusi dunia yang telah sukses medistribusikan vaksin. Beberapa yang berpengalaman antara lain COVAX, UNICEF, hingga Global Fund.

"Sehingga ketika ada pandemi, mereka sudah tahu bagaimana cara mendistribusikannya dan siapa yang diberikan duluan," kata Budi.

Tak hanya saat pandemi, dana tersebut bisa digunakan untuk mencegah terjadinya wabah besar. Beberapa di antaranya untuk memenuhi logistik vaksin, memperkuat jaringan laboratorium, dan membenahi sumber daya manusia vaksinator.

Di kesempatan yang sama, WHO meminta Presidensi G20 Indonesia memastikan adanya akses kesehatan merata di seluruh dunia. Selain itu WHO juga ingin berperan lebih kuat dalam menangani darurat kesehatan dunia. 

Salah satu yang menjadi rekomendasi Tedros adalah adanya kerangka kerja yang nyata dalam distribusi peralatan hingga obat. "Presidensi Indonesia perlu membuat mekanisme permanen yang efektif dan adil dalam distribusi medis," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus