Jokowi Sentil Empat Kementerian Soal Sengketa Lahan

Kemudian, perusahaan dan rakyat di sekitar juga bisa bersitegang lantaran hak penggunaan lahan. Padahal, sertifikat bisa menggenjot ekonomi negara sebagai penjamin pinjaman ke institusi keuangan. 

Adapun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, 164 orang menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan dari konflik agraria sepanjang 2020. Dari jumlah itu, 11 orang yang merupakan laki-laki dinyatakan meninggal dunia.

Jokowi menjabarkan keadaan ini sudah dimulai sejak 2015. Saat itu hanya 46 juta dari seluruh 126 juta masyarakat Indonesia yang memiliki sertifikat tanah. Keadaan ini terjadi karena BPN hanya mengeluarkan sebanyak 500 ribu sertifikat tanah per tahunnya. 

“Kalau kurangnya 80 juta dan setahun hanya keluarkan 500 ribu sertifikat, artinya penduduk yang mempunyai lahan itu harus menunggu 160 tahun,” 

Ia lalu memerintahkan BPN untuk meningkatkan jumlah penerbitan sertifikat tanahnya dan berhasil mencapai angka sembilan juta per tahun. Hingga kini,  sudah ada 80,6 juta masyarakat yang memegang bukti kepemilikan atas tanahnya.