Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim.
Penunjukkan Tito sebagai Menteri PANRB ad interim tertuang di dalam surat yang diterbitkan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) nomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang diteken oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Tito menjadi Mentri PANRB ad interim sejak Senin (4/7) hingga Jumat (15/7).
“Penunjukan ini dilakukan setelah Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tutup usia pada Jumat, 1 Juli 2022,” kata Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini dalam Siaran Pers pada Selasa (5/7).
Sebelum Tito, Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam), Mahfud MD untuk menjadi Menteri PANRB ad interim sejak Rabu (20/6). Penunjukan Mahfud dimaksudkan untuk menjalankan tugas selama Tjahjo dirawat di rumah sakit.
Sedangkan Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah mengantongi nama tokoh yang akan direkomendasikan. Banyaknya kader mumpuni menjadi sebab mudahnya Megawati memberikan rekomendasi.
“Pastilah (sudah ada namanya). Orang kadernya banyak dalam konteks mumpuni,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Senin (4/7).
Akan tetapi, kondisi partai yang masih berduka sehingga ada penundaan dalam pemberian rekomendasi. Meski demikian, Megawati diperkirakan akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo pekan depan terkait pengganti Menteri PANRB.
Dari banyaknya kader PDIP, nama calon Menteri PANRB mengerucut pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Djarot Saiful Hidayat. Menurut Masinton, kedua tokoh tersebut merupakan sosok yang layak karena berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan.
“Menurut aku layak dan punya pengalaman dalam birokrasi pemerintahan,” ujarnya.
Adapun Djarot mengungkapkan beberapa nama yang kemungkinan akan mengisi jabatan Menpan RB menggantikan mendiang Tjahjo. Dirinya menyebutkan nama Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Ahmad Basarah, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Artinya apa? Kita banyak stok (kader),” kata Djarot di Kompleks Parlemen pada Senin (4/7).