Berita Tito Karnavian Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

BPS menjamin independensi dalam pengumpulan dan pengolahan data inflasi, serta menolak segala bentuk intervensi eksternal demi memastikan metodologi BPS sesuai standar internasional.

Ibunda Tito Karnavian meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Muhammad Hoesin Palembang, Sumatera Selatan.

450 ASN dilaporkan ke bawaslu dan 240 di antaranya terbukti tidak netral.

Mendagri Tito Karnavian merinci ada 240 orang Aparatur Sipil Negara atau ASN dan lima pejabat di Kemendagri terbukti tidak netral pada Pemilu 2024. Bagaimana temuan lengkap Kemendagri?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk segera mempercepat regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mendagri nyatakan dengan tegas bahwa Gubernur Jakarta akan tetap dipilih oleh rakyat melalui Pilkada, bukan ditunjuk oleh Presiden

Jokowi telah menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD. Istana mengatakan Prabowo tak memenuhi kualifikasi, kenapa?

Jokowi juga telah menandatangani Keppres pemberhantian Mahfud MD sebagai menteri.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan tengah mengkaji wacana memajukan jadwal Pilkada 2024 dari November menjadi September. Apa alasannya?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan opsi pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak pada Pilkada 2024. Apa pertimbangannya?

Presiden Jokowi menunjuk Mendagri Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim menggantikan menlu Retno Marsudi. Apa alasannya?

Dicabutnya status PPKM membuat intervensi pemerintah, seperti kewajiban memakai masker dan menunjukkan hasil rapid-test Antigen atau PCR tidak berlaku.

Jokowi menunjuk Mahfud sebagai Menteri PANRB mulai Sabtu (16/7) hingga diangkatnya Menteri PANRB definitif.

Tito Karnavian akan menjadi Menpan RB sementara hingga 15 Juli 2022.

UU tentang Papua Selatan, UU Papua Tengah, dan UU Papua Pegunungan juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan, terutama Orang Asli Papua (OAP).