Berita Tito Karnavian Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Mendagri Mendagri Tito Karnavian mengatakan bantuan berupa 30 ton untuk korban bencana Sumatra yang diterima oleh Pemkot Medan bukanlah bantuan resmi dari pemerintah Uni Emirat Arab.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui ketidaksiapan pemerintah dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra, menyuarakan pentingnya kewaspadaan dan koordinasi yang lebih baik.

Tito Karnavian mengaku belum mengetahui asal kayu gelondongan saat banjir di Sumatra, mengungkap perlunya investigasi lebih lanjut mengenai muasalnya

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan faktor yang melatarbelakangi dana triliunan rupiah milik Pemda mengendap di bank.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan BPS untuk melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bulanan, demi evaluasi yang lebih efektif.

Mendagri Tito Karnavian memberi arahan untuk efisiensi belanja daerah pasca-pemangkasan anggaran, menekankan perlunya pemda mengoptimalkan belanja untuk masyarakat.

Dana pemda yang mengendap di perbankan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak pemda menyalurkan beras SPHP untuk menambah pemasukan daerah dan menstabilkan harga pangan, mengingat realisasi distribusi yang masih rendah.

Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan sebanyak 350 kabupaten memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengkritik dan meminta Bupati Pati menarik kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hingga 250%, yang telah memicu protes warga.

Tito mengatakan, nantinya kepala daerah akan dilantik di Jakarta sebagai ibu kota negara karena Peraturan Presiden (Perpres) soal pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada

Presiden Prabowo Subianto akan melantik kepala daerah terpilih di Jakarta, menjaga status kota sebagai ibu kota nasional.

Badan Gizi Nasional mengumumkan potensi penambahan anggaran hingga Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis, menargetkan 82,9 juta penerima.

Prabowo mewacanakan agar pilkada dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur dipilih oleh DPRD. Salah satu alasannya adalah efisiensi anggaran untuk program pemerintah

Pemerintah menghapus BPHTB perumahan untuk MBR bertujuan memudahkan akses kepemilikan rumah melalui penandatanganan SKB tiga menteri dan mulai efektif pada Desember 2024.