Saat Warga Jentu Tak Lagi MCK di Sungai Kapuas Kalimantan

Cugut tak perlu lagi berjalan 200 meter ke belakang rumahnya untuk mandi, mencuci, hingga buang air. Selama 33 tahun tinggal di Dusun Jentu, Desa Sentabai, Kapuas Hulu, Kalimantan, dia dan seluruh tetangganya sudah terbiasa mengandalkan Sungai Kapuas sebagai sumber air saban hari.

Padahal, air sungai terpanjang di Indonesia ini tidak cukup bersih untuk keperluan sehari-hari, terlebih untuk memasak makanan bagi keluarganya. Belum lagi risiko sulit air ketika musim kemarau dan terjadi kekeringan.

Kini, perempuan Dayak itu cukup mendatangi tetangga depan rumahnya untuk menggunakan fasilitas mandi, cuci, kakus yang biasa dikenal dengan MCK komunal. Fasilitas ini selesai dibangun pada Juli lalu oleh Sinar Mas Agribusiness and Food.

Tak hanya menyediakan MCK, perusahaan kelapa sawit yang membuka lahan di sekitar Desa Sentabai ini membangun instalasi air mengalir, hingga penyaringan air minum di Dusun Jentu.

Sinar Mas Agribusiness menggandeng perusahaan asal Singapura, Safe Water Gardens, yang fokus memberi layanan sanitasi dan pengolahan limbah. Sebanyak 30 unit sistem sanitasi, 20 unit instalasi air bersih, dan 49 unit penyaringan air minum sudah diberikan ke warga Dusun Sentabai, Dusun Putat, Dusun Tekalong, dan Dusun Jentu di Desa Sentabai, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Deputy CEO Perkebunan Sinar Mas Kalimantan Barat Benny Yusuf Setiawan mengatakan penyediaan fasilitas ini masuk ke dalam program sanitasi, air bersih, aman, dan sehat (SAHABAT). Program ini bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada daerah di sekitar pabrik dan perkebunan kelapa sawit.

“Desa Sentabai kami jadikan desa percontohan di Kalimantan Barat. Kalau berhasil, kami akan evaluasi dan perluas lagi,” kata Benny. 

Safe Water Garden alias SWG bekerja dengan empat komponen utama, yakni tangki tertutup berkapasitas 500 liter yang berfungsi sebagai pencair. Tangki ini terhubung ke toilet melalui sambungan pipa dan diisi air hingga titik luapan tertentu. 

Air dan kotoran yang sudah dicairkan dalam tangki ini kemudian dilepaskan melalui pipa berpori ke bawah tanah, tepat di bawah lahan resapan berukuran dua kali tiga meter dan kedalaman 0,5 meter.

Lahan respan inilah yang kemudian ditanami dengan sayur-sayuran pilihan penduduk di sana. Dalam pemaparan warga, mereka memilih untuk menanam cabai sebab harganya yang semakin mahal dan sering dibutuhkan untuk olahan makanan. 

Senior Consultant Safe Water Gardens, Jaya Putra, menjelaskan awalnya SWG mengikuti konsep Waste Water Garden (WWG) yang dikenalkan oleh lembagaa Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Perbedaannya terletak pada ketinggian resapan. WWG menetapkan tinggi tanah resapan satu meter, sementara SWG hanya 0,5 meter. 

“Perawatannya sulit. Kalau ada plastik atau batu yang tersangkut di pipa berpori, warga harus membongkar tanah sedalam satu meter untuk mengeluarkan sumbatannya. Kan susah,” kata Jaya ketika ditemui di Dusun Jentu, Sabtu (13/8).

Adapun lahan seluas dua kali tiga meter ini tergolong cukup kecil lantaran masih dalam tahap awal. Dalam survei yang dilakukan SWG, warga sekitar telah berkomitmen bila hasil panen di lahan kecil tersebut berhasil, mereka akan memperluas lahan resapannya. Hal ini mungkin terjadi karena pupuk olahan SWG bisa menyebar hingga radius dua meter.

Dalam jangka panjang, akses air bersih dan budaya sanitasi yang diterapkan warga Dusun Jentu dapat mengurangi prevalensi gizi buruk atau stunting balita. Sebab, kualitas air minum yang buruk bisa menghambat penyerapan asupan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi anak-anak.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki prevalensi stunting  29,8 %, lebih tinggi dari rata-rata nasional 24 %. Kini, pemerintah Kalimantan Barat menargetkan angka prevalensi stunting turun menjadi 17 % pada 2024.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Sudarso, menjelaskan wilayahnya memiliki tingkat prevalensi stunting yang tinggi pada 2019 lalu, yakni 32 % dan baru turun di angka 31 % pada tahun ini. “Kita harus melakukan berbagai intervensi untuk menurunkan angka stunting di Kapuas Hulu dan saya kira sanitasi ini masuk dalam salah satu skala prioritas,” ujar Sudarso.

Perlunya Dukungan Pemda dan Swasta Mengelola Fasilitas MCK

Pengamat tata kota Yayat Supriatna berpendapat, bukan jumlah fasilitas MCK yang berperan penting dalam mengurangi budaya buang air di sungai. Saat ini, jumlah toilet di perkotaan masih kurang, lantaran satu toilet untuk memenuhi kebutuhan lima orang dalam satu keluarga.

Jumlah ini harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Namun ada pula dua indikator lain yang wajib diperhatikan oleh penyedia fasilitas MCK komunal serta masyarakat.

Pertama, perhitungan jarak fasilitas MCK dengan rumah warga. Bila jaraknya terlalu jauh, warga enggan untuk mandi, mencuci, bahkan buang air di fasilitas yang disediakan. Kebiasaan buang air pada tempatnya yang hendak dibangun pun akan sulit tercapai.

Nirwono Joga, pengamat tata kota Universitas Trisakti, menjelaskan standar umum yang harus dipenuhi sebuah MCK minimal 10-12 meter dari pompa air terdekat. Perhitungan ini berdasarkan tujuan utama pembangunan MCK dan instalasi pengolahan air limbah komunal yang mencegah pencemaran air tanah sehingga bisa mengolah limbah dengan ramah lingkungan.

“Agar air tanah yang dipompa tidak tercemar bakteri e-coli,” kata Joga.

Indikator kedua adalah adanya pengelolaan fasilitas MCK yang disediakan bagi warga. Yayat mencontohkan indikator kedua ini dengan harga dua ribu rupiah yang harus dibayar warga untuk akses toilet umum. Uang tersebut pada hakekatnya bukanlah biaya masuk ke toilet, melainkan biaya perawatan kebersihan toilet. 

“Dari aspek komunal, itu harus dijaga bersama atau tidak bakal tahan lama. Siapa yang bertanggung jawab? Ini persoalan besar terkait hajat orang banyak,” kata Yayat pada Katadata melalui sambungan telepon, Senin (15/8).

Untuk mencapai dua indikator ini, Yayat menyarankan agar pihak swasta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengadakan bantuan pengelolaan fasilitas sanitasi. Bantuan itu bisa berupa tenaga sosialisasi yang mengajarkan nilai kebersihan dan budaya baru, atau tenaga kerja yang menjamin kebersihan toilet.