Jokowi Beri Pengalihan Subsidi BBM Rp 600 Ribu untuk 16 Juta Pekerja

Pemerintah semakin kuat memberikan sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar, dengan meluncurkan kebijakan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun yang disebut sebagai 'pengalihan subsidi BBM'. Bantuan sosial tersebut di antaranya dalam bentuk pemberian dana Rp 600 ribu untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.

"Presiden menginstruksikan kami membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8).

Bendahara Negara mengatakan, total anggaran bantuan untuk pekerja tersebut sebesar Rp 9,6 triliun. Bantuan tersebut akan dibayarkan sebanyak satu kali. Untuk itu, Menteri Ketenagakerjaan akan menerbitkan pentunjuk teknis untuk memberikan bantuan kepada para pekerja.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalihkan subsidi BBM menjadi bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. "Bantalan sosial bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini," kata Sri Mulyani.

Pemerintah berharap, bantuan tersebut dapat mengurangi tekanan harga yang dihadapi masyarakat. Selain itu, bantuan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

Adapun anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp 502,4 triliun. Tetapi seiring kenaikan harga minyak dunia, subsidi dan kompensasi energi bakal membengkak hingga Rp 700 triliun. Artinya, pemerintah memerlukan tambahan anggaran subsidi energi sekitar Rp 198 triliun jika tidak ingin menaikkan harga BBM.

Namun, pemerintah tampaknya tidak akan menambah anggaran subsidi. Hal ini seiring dengan komentar sejumlah menteri beberapa pekan terakhir yang mengisyaratkan harga bahan bakar subsidi segera naik.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar masyarakat mengharapkan sejumlah bantuan agar tak perlu keluar rumah. Bantuan-bantuan terutama diperlukan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang. Bantuan yang paling diharapkan adalah sembako, seperti yang dikemukakan 50% responden.

Kebutuhan sembako paling diharapkan masyarakat yang kesehariannya mengurus rumah tangga dan menganggur. Selain itu, obat dan pelayanan kesehatan masuk prioritas kedua. Sebab ada 39,5% responden yang membutuhkan bantuan tersebut guna mengurangi mobilitas di luar rumah.