Nelayan Minta Bantuan Langsung Pembelian BBM Ketimbang Bansos Tunai

ANTARA FOTO/Basri Marzuki/aww.
Nelayan berisitirahat usai melaut di lokasi tambatan perahu yang telah selesai dibangun di Pantai Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (24/8/2022).
1/9/2022, 20.44 WIB

"Bahkan di kampung nelayan yang ada SPBUN-nya tidak bisa melayani semua nelayan karena kuota BBM bersubsidi terbatas," kata Dani.

Dani juga meminta pemerintah memangkas syarat dan waktu pendirian SPBUN dari saat ini sekitar 6-7 bulan. Pada saat yang sama, pengawasan penerima BBM bersubsidi pada SPBUN perlu diperketat.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah melibatkan organisasi nelayan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. "Kami juga tidak mau BBM bersubsidi dipakai atau dimanfaatkan sektor lain," katanya.

Pemerintah telah menganggarkan Rp 24,1 triliun untuk mengucurkan bansos terkait kenaikan harga BBM. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah memulai pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Jayapura, Papua pada Rabu (1/9).

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief