Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari buruh hingga mahasiswa, hari ini, Selasa (6/9), akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk memprotes kenaikan harga BBM.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi hari ini akan melibatkan sekitar 3.000-5.000 buruh dan akan berlangsung di area Jabodetabek dan dipusatkan di Gedung DPR RI. Rencananya, aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di Kantor Gubernur," jelas Said, dalam keterangan tertulis, pada Senin (5/9).
Said mengatakan aksi di daerah dilakukan di depan kantor gubernur bertujuan untuk meminta gubernur agar membuat surat rekomendasi kepada presiden dan pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM.
Selain bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM, aksi tersebut juga memiliki beberapa tuntutan lain, di antaranya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, serta meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 sebesar 10-13%.
Sementara itu Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan aksi serentak di seluruh wilayah Indonesia selama lima hari, mulai hari ini Selasa (6/9) sampai Sabtu (10/9). Mereka menilai kebijakan pemerintah semakin jauh dari keberpihakannya kepada rakyat.
”Maka kita akan kembali penuhi jalan dan persimpangan. Kita akan melihat kembali pergerakan mahasiswa pada ruang-ruang perjuangan di masyarakat. Bergerak dan menyadarkan posisi mahasiswa di setiap fragmen perubahan,” tulis BEM SI dalam postingan Instagramnya, @bem_si.
Pemerintah telah menaikan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu (3/9). Harga Pertalite yang semula Rp 7.650 per liter naik kini menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa seiring kondisi harga minyak dunia, anggaran subsidi sudah mengalami kenaikan sebesar tika kali lipat, dari alokasi awal Rp 152,5 triliun saat ini berada di level Rp 502,4 triliun.