Survei: Harga BBM Bikin Publik Pesimis pada Ekonomi Setahun ke Depan

ANTARA FOTO/Didik Suhartono/wsj.
Unjuk rasa buruh menolak harga BBM di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/9/2022).
Penulis: Ade Rosman
22/9/2022, 19.11 WIB

Kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Kesimpulan ini terungkap dalam hasil Survei Nasional Kondisi Sosial Politik dan Peta Elektoral Pascakenaikan Harga BBM, yang dilakukan lembaga Charta Politika Indonesia.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 63,5%. Sementara yang kurang puas dan tidak puas sama sekali mencapai 34,2%.

Jika dibandingkan dengan survei sebelumnya, hasil ini menunjukkan tingkat kepuasan publik menurun sekitar 4,9%, sementara yang tidak puas meningkat 4,3%. 

“Terjadi penurunan yang menurut saya ini lampu kuning buat pemerintah,” kata Yunarto.

Mayoritas publik tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, karena lebih dari 80 persen responden merasa kenaikan harganya termasuk tinggi. 

Dari responden yang tidak setuju 51,4% mengaku diam saja dan menerima kebijakan yang ada. Sedangkan 21,7% responden lainnya menggalang protes di media sosial dan mendukung petisi online. Sisanya, sekitar 17,8% turut mengikuti demonstrasi di jalan untuk mengekspresikan protes terhadap kebijakan ini, dan 9,1% tidak menjawab.

Sebelumnya dalam survei Indikator Politik, terungkap publik menginginkan pemerintah memberikan kompensasi dari kenaikan harga BBM berupa bantuan sosial bagi warga miskin dan menurunkan harga bahan makanan pokok.

Halaman:
Reporter: Ade Rosman