Gerindra dan Demokrat Kalahkan Golkar versi Survei, Ini Pendorongnya
Survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas Selasa (25/10) menempatkan Partai Gerindra dan Demokrat berada di tiga besar partai dengan suara terbanyak. Perolehan suara kedua partai lebih tinggi dibanding Golkar yang hanya meraih 7,9 persen suara.
Berdasarkan survei yang digelar pada 24 September hingga 7 Oktober 2022 itu Partai Gerindra memperoleh suara 16,2 persen. Sedangkan Demokrat meraih 14 persen suara. Di urutan pertama ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 21,1 persen suara.
Survei yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan metode sistematis bertingkat. Adapun tingkat kepercayaan publik pada survei ini mencapai 95 persen, dan margin of error penelitian sekitar 2,8 persen.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan kenaikan signifikan elektabilitas Gerindra bisa disebabkan keputusan partai untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pilpres 2024. Gerindra mendeklarasikan pencapresan Ketua Umum itu diumumkan pada Agustus 2022.
"Deklarasi itu dilihat oleh publik sebagai sebuah langkah kepastian dari Partai Gerindra untuk mencalonkan kembali Prabowo Subianto, sehingga membuat pemilih partai tersebut kian solid," katanya, ketika dihubungi Katadata.co.id.
Bawono menilai kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di kabinet dinilai positif oleh publik. Hal itu menjadi katalis yang mengerek suara Prabowo.
Lebih jauh ia menilai, melejitnya suara Demokrat lebih disebabkan posisi partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai partai oposisi di luar pemerintahan. Posisi politik itu membuat para pemilih yang tidak puas pada pemerintah menjatuhkan dukungan pada Demokrat.
Ia menilai. pengalaman Demokrat yang pernah memegang kendali pemerintahan dianggap publik sebagai pilihan lain setelah pemerintahan Jokowi berakhir nanti.
"Pengalaman Partai Demokrat di masa lalu di mana pernah berada sebagai partai penguasa dilihat publik sebagai alternatif pilihan untuk pemerintahan di masa mendatang pasca-Joko Widodo," katanya.