RI Ingatkan Minimnya Investasi Kesehatan Bisa Berujung Krisis Pandemi
Kementerian Kesehatan menyebut dunia masih belum mampu mengatasi wabah pandemi karena minimnya investasi di sektor kesehatan. Rendahnya investasi dan kesiapan sektor kesehatan global dalam menghadapi Pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis dalam dua tahun belakangan.
Oleh sebab itu, dunia harus merancang arsitektur keuangan untuk kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan di sektor kesehatan global. Tujuannya untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan pandemi.
"Dunia sangat kekurangan investasi dalam kesiapan dan kesiagaan dalam pendemi," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu saat menyampaikan pidato pada diskusi panel bertajuk Pandemic PPR: time for New Approaches di Hotel Conrad, Bali pada Senin (14/11).
Saat ini negara G20 telah menyepakati dana pandemi senilai US$ 1,4 miliar untuk menghadapi potensi pandemi. Maxi berharap dengan adanya dana ini, maka dunia siap menghadapi pandemi selanjutnya.
"Impikasinya yang berat bagi krisis kesehatan dan mengarah pada krisis ekonomi," ujar Maxi.
Mengutip laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia, tingkat kesenjangan rerata PPR antara negara kaya dan negara miskin berada di sekitar US$ 10,5 miliar. Kesenjangan akses kesehatan berdampak pada ketimpangan akses vaksin dan layanan diagnostik selama Pandemi Covid-19.
Melalui dana pandemi, negara miskin dan negara berkembang diharap bisa meningkatkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya kesehatan nasional. "Mengisi kesenjangan tersebut tidak mudah, oleh karena itu diperlukan mekanisme pendanaan," katanya.
Sedangkan Direktur Utama Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih mengatakan negara dengan anggaran kesehatan rendah cenderung mudah jatuh ke dalam krisis saat pandemi.
Oleh sebab itu, ia berharap adanya dana pandemi bisa membantu negara berkembang termasuk Indonesia yang masih terhitung memiliki anggaran kesehatan rendah.
"Anggaran kesehatan Indonesia harusnya bisa lebih besar, bisa tambah 1% dari produk domestik bruto," kata Diah dalam kesempatan yang sama.