Realisasi Anggaran Kemenhub Capai 98% Tahun Lalu, Tertinggi Sejak 2019

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Menhub Budi Karya Sumadi menyebut realisasi anggaran Kemenhub tahun lalu lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Agustiyanti
19/1/2023, 09.24 WIB

Kementerian Perhubungan mencatatkan realisasi anggaran mencapai Rp 32,75 triliun atau 98,02% total pagu tahun lalu sebesar Rp 33,41 triliun.

“Persentase penyerapan ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam rapat kerja dengan Komisi V, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1).

Ia menjelaskan, tren realisasi anggaran Kemenhub terus meningkat. Realisasinya pada 2019 baru mencapai 92,%, naik pada 2020 menjadi 95,59% dan pada 2021 sebesar 97,19%. 

Menurut Budi, realisasi anggaran tertinggi berdasarkan sumber dananya dicapai oleh Badan Layanan umum (BLU) yang mencapai 98,96%, rupiah murni 98,72%, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 98,36%. Selain itu, realisasi penggunaan anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 96,84%, sedangkan dari pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) mencapai 93,24%.

Baca Juga

Sementara berdasarkan jenis belanjanya, capaian tertinggi dicatatkan oleh realisasi belanja pegawai sebesar 97,5% atau Rp. 3,75 triliun, belanja barang sebesar 98,9% atau Rp. 14,12 triliun, dan belanja modal 97,4% atau Rp. 14,88 triliun.

Kementerian Perhubungan juga mrealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 9,02 triliun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8,6 triliun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam agenda yang sama menghimbau Kemenhub agar dapat merealisasikan program-program yang belum tercapau pada 2022 lalu. "Kami meminta Kemenhub untuk menyelesaikan masalah dan kendala teknis yang terjadi sehingga tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya,” ujar Lasarus.

Baca Juga

Berikut rekomendasi yang diberikan DPR kepada Kemenhub terkait anggaran:

  • Meningkatkan sistem monitoring, evaluasi, dan koordinasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023.
  • Melakukan evaluasi terhadap program subsidi Buy The Service (BTS) 
  • meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan zero Over Dimension and Overload (ODOL) tahun 2023.
  • Meningkatkan sarana prasarana dan integrasi antar simpul transportasi.
  • Meningkatkan pengawasan dalam menjaga kestabilan harga tiket.
  • Memaksimalkan pemanfaatan bandara yang sudah selesai dibangun, dan mempercepat penyelesaian terhadap ganti rugi kecelakaan transportasi udara.

Pada tahun 2023, Kemenhub mendapatkan pagu alokasi anggaran senilai Rp 33,44 triliun. Namun karena adanya automatic adjustment sebesar Rp 1,38 triliun, serta blokir nonautomatic adjustment sebesar Rp 346 miliar, maka pagu efektif Kemenhub tahun 2023 sebesar Rp 31,71 triliun. 

Reporter: Nadya Zahira