Jokowi Banggakan Angka Stunting RI Turun: Sebenarnya Tak Sulit

Presiden Joko Widodo menilai penanganan kurang gizi kronis atau stunting di masyarakat bukan hal yang sulit dilakukan. Menurutnya, gotong royong menjadi kunci agar penanganan stunting dapat mencapai angka 14% pada 2024.

Jokowi mencatat angka stunting nasional pada 2022 mencapai 21,6% atau turun dari posisi 2014 sebanyak 37%. Presiden Jokowi menilai penggunaan teknologi dapat mempermudah penanganan stunting di penjuru negeri.

"Kalau semua data bisa memiliki by name by address, lebih mudah sekali untuk menyelesaikan masalah stunting karena sasarannya jelas siapa, monitornya jelas harus diberi apa," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (25/1).

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan posisi Indonesia dalam penanganan stunting di Asia Tenggara ada di posisi pertengahan. Jika target 2024 sebesar 14% tercapai, ranking Indonesia di Asia Tenggara akan berada sedikit di bawah Singapura.

Kementerian Kesehatan mendata lima provinsi yang menduduki posisi teratas dalam ranking menangani stunting terburuk, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, DI Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Namun Jokowi menilai ranking tersebut tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Jokowi menyatakan lima provinsi dengan jumlah masyarakat dengan stunting terbanyak berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Banten. Artinya, mayoritas masyarakat yang menderita stunting ada di Pulau Jawa.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penurunan stunting pada 2023-2024 setidaknya harus sebesar 3,8% per tahun agar target 14% pada 2024 tercapai. Oleh karena itu,  ia berencana untuk fokus menangani stunting dari sisi gizi.

Pasalnya, peran ekonomi dalam penanganan stunting mencapai 3%. Budi menyampaikan akan melakukan intervensi pada dua titik dalam masa hidup bayi.

Pertama, saat ibu hamil dan saat bayi berusia 4-6 bulan. Budi mengatakan bayi sudah mulai membutuhkan protein hewani pada umur tersebut. Oleh karena itu, ia berniat untuk melengkapi 10 ribu Puskesmas dengan mesin USG hingga 2024.

Budi menilai alat USG menjadi penting lantaran total ibu yang melahirkan per tahun di dalam negeri mencapai 4,8 juta orang. "Saya kira semua ibu waktu hamil di-USG, rupanya tidak," kata Budi.

Kedua, saat bayi sudah tidak mengonsumsi air susu ibu atau ASI atau setelah berumur lebih dari 6 bulan. Pada umur tersebut, bayi harus mendapatkan asupan tambahan dan mendapatkan pengukuran di Posyandu.

Budi mengingatkan para orang tua agar segera mengirimkan anaknya ke Puskesmas jika pengukuran anak tidak berkembang di Posyandu. Hal tersebut penting lantaran anak yang sembuh dari stunting hanya 20% dari total pasien stunting yang dirawat.

"Ini seperti kanker stadium empat. Jadi, kalau bisa sebelum stunting sudah dikirim ke Puskesmas," ujar Budi.