DPR Bawa Perppu Pemilu ke Paripurna, Pakar: Ada Potensi Diuji Materi
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Muhaimin Iskandar menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan dibawa ke rapat pimpinan DPR RI dalam waktu dekat. Meski belum bisa memastikan waktu pembahasannya, namun Muhaimin memperkirakan akan dilakukan pekan depan.
"Belum ada kepastian poin per poin. Nanti minggu depan ini saya kira ada," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (16/3).
Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati Perppu Pemilu dalam pembahasan tingkat pertama di Komisi II yang membidangi masalah pemerintahan. Dalam rapat yang digelar Rabu (15/3) seluruh fraksi menyetujui isi Perppu dan sepakat untuk dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang.
"Selanjutnya kami akan bawa ke pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI yang akan datang," kata Doli, saat rapat dengan Mendagri Tito Karnavian, Rabu (15/3).
Perubahan Terbatas
Di sisi lain, Pengajar pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai pembahasan RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang yang melewati masa sidang pertama merupakan bentuk kelalaian hukum pembentuk undang-undang. Menurut dia Perppu seharusnya sudah disahkan pada masa sidang III DPR yang berakhir 16 Februari 2022 lalu.
"Soal tidak dibahasnya Perpu Pemilu pada masa sidang pertama setelah perppu ini ditetapkan adalah bentuk kelalaian Pemerintah bersama DPR RI," kata Titi Anggraini seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu pada 13 Januari 2023. Namun hingga berakhirnya masa sidang III DPR tak kunjung membawa Perppu ke paripurna untuk disahkan.
Menurut Titi merujuk Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, lalu diterjemahkan oleh Penjelasan Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR RI setelah perpu ditetapkan. Ia menilai daripada memaksakan pengesahan Perppu, pemerintah dan DPR bisa melakukan perubahan terbatas atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Perubahan terbatas menurut dia bisa dilakukan untuk mengadopsi norma yang ada dalam perppu. Sedangkan untuk substansi Perpu Pemilu yang sudah diimplementasikan selama masa keberlakuan perpu ini, antara 12 Desember 2022 dan 16 Februari 2023 menurut Titi tetap sah berlaku dan mengikat semua pihak.
Hal itu, termasuk soal daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi, seleksi KPU dan Bawaslu di empat provinsi pemekaran. Juga adanya penyesuaian seleksi panwaslu desa dan kelurahan berbasis usia paling rendah 21 tahun.
Di sisi lain Titi menyebut pemaksaan pemerintah dan DPR untuk membawa Perppu ke sidang paripurna justru memberi celah dilakukannya uji materi ke ke Mahkamah Konstitusi. Ia khawatir proses itu nantinya justru akan mengganggu tahapan pemilu yang sedang berjalan.
"Pihak-pihak yang melihat adanya ketidaktepatan prosedur formal dalam pembahasan dan persetujuan Perpu Pemilu bisa saja akan menguji UU yang merupakan hasil penetapan RUU Perpu Pemilu menjadi UU ini ke Mahkamah Konstitusi," kata Titi.
Adapun 10 poin penting dalam Perppu Pemilu adalah sebagai berikut:
1. Pengaturan pembentukan KPU di provinsi baru
2. Pengaturan pembentukan Bawaslu di provinsi baru
3. Penyesuaian usia untuk Badan Adhoc Pengawas Pemilu untuk mengakomodir kesulitan Bawaslu dalam rekrutmen lembaga Adhoc
4. Syarat partai politik peserta pemilu
5. Nomor urut partai politik
6. Jumlah kursi dan daerah pemilihan DPR RI pada provinsi baru
7. Penetapan bakal calon anggota DPRD Provinsi
8. Perubahan waktu dimulainya kampanye pemilu, penetapan daftar calon tetap, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden
9. Kebutuhan untuk antisipasi pelaksanaan pemilu wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
10. Perubahan lampiran Undang-undang.