Top Stories: Wall Street Pekan Ini, Usulan Damai Rusia-Ukraina

Wall Street menunjukkan tanda-tanda perkembangan, dipicu pertumbuhan beberapa emiten teknologi yang telah memimpin kenaikan tahun ini. Sebab investor mereposisi portofolio yang siap menghadapi resesi secara luas.

Melansir Reuters, walaupun ekonomi Amerika Serikat bertahan di tengah kenaikan suku bunga lebih tinggi, kekhawatiran akan penurunan yang akan segera terjadi memudar.

Berita perkembangan Wall Street mengenai investor yang kembali berpikir mengenai resesi, menjadi salah satu artikel dengan minat pembaca tinggi atau top stories Katadata.co.id pada Senin (13/6).

Berikut Top Stories Katadata.co.id:

1. Wall Street Pekan Ini, Investor Kembali Berpikir Soal Resesi

Menghilangnya kekhawatiran membuat investor kembali terjun ke area pasar yang sensitif secara ekonomi, termasuk saham berkapitalisasi kecil, energi, dan industri.

"Ada alasan untuk percaya bahwa pesimisme yang kami lihat di awal tahun memberi jalan ke pasar yang lebih kuat dari perkiraan," kata Tim Murray, ahli strategi pasar modal di divisi multi-aset T Rowe Price, mengutip Reuters, Senin (12/6).

Murray telah meningkatkan alokasinya ke saham-saham berkapitalisasi kecil yang cenderung menjadi penerima manfaat paling langsung dari pertumbuhan ekonomi.

Indeks kapitalisasi kecil Russell 2000 dari perusahaan kapitalisasi kecil, telah melonjak 6,6% bulan ini. Jika dilihat dari sebelumnya, indeks naik 5,9% secara year to date.

Segmen yang naik lainnya di bulan Juni termasuk sektor energi S&P 500 dengan kenaikan 6% pada bulan ini dan industri S&P 500 yang naik 5,7%.

Baca berita selengkapnya mengenai Wall Street.

2. Blunder Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina ala Prabowo

Usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait resolusi perang Rusia-Ukraina menimbulkan polemik. Resolusi yang mengandung zona demiliterisasi (DMZ) dan referendum tersebut dianggap bukan posisi resmi pemerintah Indonesia.

Prabowo mengusulkan rencana perdamaian (peace plan) untuk menyelesaikan perang yang telah berlangsung di Ukraina sejak Februari 2022 itu. Pembicaraan ini muncul ketika purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu berbicara di Shangri-La Dialogue di Singapura pada 3 Juni 2023.

Rencana perdamaiannya mengandung gencatan senjata dan pembentukan DMZ, sebuah zona tanpa kegiatan militer dan tidak dikuasai siapa pun. Untuk membentuk zona netral ini, ia mendorong Rusia dan Ukraina menarik pasukannya 15 kilometer dari posisi terdepan masing-masing.

Pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengawasi gencatan senjata dan DMZ tersebut. Terakhir, PBB menyelenggarakan referendum untuk mengetahui aspirasi penduduk di wilayah yang Prabowo anggap sebagai “wilayah sengketa.”

Simak blunder rencana perdamaian Rusia-Ukraina.

3. Akrobat Demokrat dan Ujian Koalisi Anies di Balik Pertemuan AHY - Puan

Koalisi Perubahan dan Persatuan pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden sedang diuji. Terlebih setelah adanya rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani.

Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan rencana pertemuan antara AHY dan Puan telah disiapkan dengan matang. Ia pun telah bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kawasan Blok M, Jakarta, pada Minggu (11/6) sambil menikmati makanan khas ayam goreng.

"Kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY,” ujar Teuku usai bertemu Hasto seperti dikutip, Senin (12/6).

Menurut Teuku rencana pertemuan antara AHY dan Puan merupakan momen yang bagus di tengah kontestasi partai politik menjelang pemilihan presiden. Ia berharap pertemuan kedua tokoh muda memberikan contoh bagi generasi muda dan merupakan angin segar bagi perpolitikan di Indonesia. Ia memastikan pertemuan AHY dan Puan tidak akan mempengaruhi posisi masing-masing dalam koalisi.

Cek berita mengenai akrobat Demokrat dan ujian koalisi Anies.

4. Duduk Perkara Jusuf Hamka Tagih Utang ke Negara hingga Ratusan Miliar

Pengusaha Jusuf Hamka mengklaim pemerintah belum membayar utang kepada perusahannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP, sebesar Rp 800 miliar.

Tagihan utang yang sudah berlangsung tahunan ini, menyangkut deposito milik CMNP di salah satu bank yang mendapat dana talangan atau bailout dari negara saat krisis moneter 1998.

Utang negara kepada Jusuf Hamka bermula dari kepemilikan deposito CMNP di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama sebesar Rp 78 miliar. Namun, bank Yama menjadi salah satu korban Krisis Moneter 1998.

Bank tersebut sebetulnya mendapat dana talangan dari pemerintah melalui Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk mengembalikan dana nasabah. Namun, Jusuf Hamka mengatakan deposito CMNP tak dibayarkan karena pemerintah menyebut ada afilisasi antara perusahaan dengan Bank Yama.

Juru Bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, menjelaskan deposito CMNP di Bank Yama saat itu tidak mendapatkan penjaminan pemerintah, karena pemilik CMNP dan Bank Yama adalah orang yang sama. Dia adalah Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, yang merupakan anak Presiden Soeharto.

Lantaran afiliasi tersebut permohonan pengembalian dana ditolak oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Simak penjelasan lengkap mengenai duduk perkara Jusuf Hamka menagih utang ke negara.

5. Sepi Peminat, Penyaluran Subsidi Motor Listrik Baru Empat Unit

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mencatat subsidi motor listrik baru tersalurkan untuk empat unit motor listrik per 12 Juni 2023 pukul 14.24 WIB. Penyaluran tersebut diberikan setelah penerima memenuhi persyaratan dan lulus verifikasi.

Sementara jumlah motor listrik subsidi yang sudah lulus verifikasi mencapai lima unit. Total pengajuan subsidi motor listrik yang masih dalam proses pendaftaran sejumlah 724 unit.

Dengan demikian, masih terdapat sisa kuota subsidi motor listrik untuk 199.267 unit. Sebagai informasi, pemerintah menyediakan subsidi motor listrik untuk 200.000 unit motor listrik pada 2023.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan untuk menarik minat masyarakat mendaftar program subsidi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai tidak mudah.

"Ini tidak mudah karena harus merubah cara berfikir, merubah kultur orang yang biasanya menggunakan fosil, harus dirubah ke listrik. Ini adalah masalah kultur, jadi ini akan memakan waktu," ujar Agus saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Padahal sebelumnya, dia mengatakan, Kemenperin mendapatkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan bantuan pembelian kendaraan listrik berbasis baterai atau KLBB sebesar Rp 1,4 triliun pada 2023.

Simak berita lengkap mengenai penyaluran subsidi motor listrik.