Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak pilot Susi Air Philips Mark Methrtens (37) pada 1 Juli Mendatang. Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Papua menyanggupi tebusan sejumlah uang untuk jamin keselamatan Kapten Philips.
Ancaman penembakan tersebut meluas lewat media sosial. KKB pimpinan Egianus meminta barter pembebasan Philips dengan sejumlah uang, pasokan senjata, dan kemerdekaan. Philip disandera sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Paro, Kabupaten Nduga.`
Memasuki hari ke-122 penyanderaan, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri menyatakan, siap memenuhi permintaan Egianus kecuali terkait senjata dan kemerdekaan Papua.
"Tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu,” tegas Kapolda Papua Irjen Pol. Fakhiri di Jayapura, Kamis, (29/6).
Saat ini Polda Papua tengah melakukan negoisasi yang melibatkan keluarga KKB, harapannya agar Egianus Kogoya menyerahkan pilot Susi Air yang disandera sejak tanggal 7 Februari lalu. Fakhiri berharap keluarga dapat membantu meyakinkan Egianus agar tidak mengeksekusi tawanannya.
“Untuk uang yang juga diminta akan disiapkan dan diserahkan kepada Egianus Kogoya, asal sandera yang berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan," janji Mathius.
Terkait ancaman penembakan sandera dari Egianus dan kelompoknya, Mathius berharap ancaman tersebut tidak dilakukan.
“Dampaknya akan meluas, jadi kami berharap Egianus tidak melakukan ancaman menembak pilot Susi Air tanggal 1 Juli mendatang.”
Sebelumnya pada Selasa (27/6/) Egianus mengancam akan menembak Kapten Philips Mark Marthens karena Indonesia tak kunjung bernegosiasi. Padahal pihaknya sudah memberikan waktu dua bulan untuk melakukan hal tersebut.
“Jika kami menembak, maka yang bertanggungjawab adalah Indonesia. Kenapa kami katakan begitu? Karena terbukti hingga saat ini belum ada negosiasi,” ancam Egianus dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial.
Egianus mengatakan, Philip merupakan karyawan Susi Air, dan Susi Air merupakan salah satu perusahaan dirgantara milik Indonesia.
"Oleh sebab Itu pemerintah Indonesia harus tanggung jawab, karena sudah janji akan mampu menjamin nyawanya," kata Egianus.