Beri Syarat, Bahlil Mengaku Siap Jadi Ketua Umum Golkar
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku siap jika diajukan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun Bahlil mengatakan pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum Golkar harus melalui mekanisme partai.
Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar hanya dapat dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. Seperti diketahui, Partai Golkar terakhir kali menggelar Musyawarah Nasional pada 2019, sedangkan Musyawarah Nasional selanjutnya dijadwalkan pada 2024.
"Saya pikir semua terpanggil menjadi Ketua Umum Partai Golkar, tapi lewat mekanisme partai," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (25/7).
AD/ART Partai Golkar mengatur tujuh syarat seorang kader jika ingin menjadi Ketua Umum. Salah satu syarat tersebut adalah aktif terus menerus menjadi anggota partai Golkar.
Bahlil menegaskan dirinya tidak pernah keluar dari Partai Golkar. Akan tetapi, ia tidak tercantum pada daftar kader Golkar yang tergabung dalam kabinet.
Secara rinci, nama yang tercantum dalam daftar tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
"Saya itu pada 2001-2014 masuk struktur partai, setelah itu tidak lagi. Tapi, saya enggak pernah pindah partai," ujar Bahlil.
Selain menjadi anggota yang aktif terus menerus, berikut lima syarat kader Partai Golkar untuk menjadi Ketua Umum:
1. Pernah menjadi pengurus Partai Golkar di tingkat pusat dan didukung oleh minimal 30% pemegang hak suara
2. Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kader Partai Golkar
3. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela
4. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas
5. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI
6. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar.
Selain Bahlil, figur lain yang diwacanakan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Namun Luhut mengaku masih akan melihat situasi yang berkembang.
Luhut mengakui ada beberapa kader yang menemuinya dan berkeluh kesah tentang situasi di internal Golkar. Akan tetapi Luhut mengatakan tidak terlalu menaruh perhatian pada kondisi di internal partai.
“Lihat saja, saya tidak terlalu ngurusin itu kok,” ujar Luhut saat ditanya wartawan soal dinamika munaslub Golkar, di Menara Danareksa Jakarta, Senin (24/7).
Isu munaslub disuarakan oleh tiga organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Lawrence T.P. Siburian menyebut permintaan mundur sudah menjadi kesepakatan bersama.
Menurut Lawrence permintaan mundur mengerucut setelah ormas pendiri menilai kinerja Airlangga di partai tidak maksimal. Hal itu ditandai dengan temuan sejumlah survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Golkar pada pemilu 2024.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga suara," ujar Lawrence seperti dikutip, Kamis (13/7).