Politikus PDIP Kritik Rempang dan MK di Paripurna DPR, Usul Hak Angket
Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (31/10) diwarnai aksi interupsi. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu meminta waktu untuk interupsi sesaat sebelum Ketua DPR Puan Maharani ingin menutup sidang.
Masinton mendapat giliran kedua menyampaikan interupsi setelah sebelumnya Puan mempersilakan politikus Partai Keadilan Sejahtera Syahrul Aidi Maazat menyampaikan pendapat. Dalam interupsinya Syahrul Aidi mengatakan dukungan atas sikap pemerintah Indonesia terhadap situasi di Palestina.
Anggota Komisi Hukum DPR itu yang mendapat giliran kedua pada awal interupsi juga menyinggung soal solidaritas untuk Palestina. Namun selanjutnya ia mengkritik sejumlah hal yang terjadi di dalam negeri.
“Solidaritas kepala saudara kita, masyarakat, rakyat di Tanah Rempang Kepulauan Riau yang sedang berjuang melawan agresivitas modal yang menghilangkan hak rakyat,” ujar Masinton mengawali interupsi.
Sikap Masinton ini agak berbeda dibanding sikap PDIP yang sebelumnya ditunjukkan pada masa sidang sebelumnya. Pada masa sidang VII, hingga masa paripurna penutupan sidang politikus PDP tidak begitu tegas menyatakan kritik atas situasi yang terjadi di Rempang. Saat itu dinamika politik belum sepanas hari ini saat partai-partai secara resmi mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden untuk maju di pilpres.
Tak cukup sampai di situ, dalam interupsinya Masinton juga mengkritik keputusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu menambah frasa pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang batas usia calon presiden dan cawapres berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.
Menurut Masinton, MK telah meruntuhkan kepercayaan publik dengan putusan itu. Terlebih pada putusan sebelumnya dalam perkara yang serupa seperti diajukan Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Gerindra MK telah menyatakan bahwa persoalan batas usia dalam Undang-Undang merupakan ranah pembuat undang-undang yaitu DPR.
“Yang terjadi kini kita mengalami tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu, Itu adalah tirani konstitusi,” ujar Masinton dalam interupsinya
Usul Hak Angket
Lebih jauh Masinton mengatakan putusan MK telah merusak jiwa konstitusi untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam interupsinya Masinton mengatakan MK telah gagal dalam menjaga mandat reformasi.
“Kita berada dalam situasi ancaman terhadap konstitusi,” ujar Masinton lagi.
Ia menyinggung lahirnya TAP MPR nomor 11 tahun 1998 hadir untuk menghadirkan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ia menyebut putusan yang dibuat MK bertentangan dengan semangat reformasi. Masinton pun kemudian mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket.
"Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR,”ujar Masinton.
Meski begitu interupsi Masinton terputus karena telah habis waktu 15 menit yang disediakan DPR. Puan pun tak melanjutkan bahasan hak angket yang sempat disinggung Masinton.
Masinton mengatakan, putusan MK tersebut tak berdasarkan kepentingan konstitusi. Ia pun menyatakan, kondisi itu menggambarkan konstitusi tengah dilemahkan. Meski begitu putusan MK itu sebelumnya menjadi perdebatan karena dinilai dibuat untuk memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam pemilihan presiden.
Putusan MK membuat Gibran yang berumur 36 tahun saat ini bisa mendaftar sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Pencalonan Gibran juga menuai polemik lantaran ia maju menjadi cawapres untuk calon presiden yang tidak diusung PDIP. Saat ini PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di pilpres.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyinggung soal masa jabatan Presiden yang harus dibatasi. Ia pun menyebut, penyampaian pesan itu disampaikannya bukan atas kepentingan partai politik maupun tiga kandidat calon presiden 2024. Namun, berdasarkan pada upaya menjaga mandat konstitusi.