Sejumlah tokoh nasional lintas agama menyambangi kediaman KH Mustofa Bisri atau Gus Mus untuk menghadiri Majelis Permusyawaratan Rembang, Minggu (12/11). Pertemuan tak biasa ini membicarakan situasi politik nasional yang cenderung memanas, terlebih setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan perkara soal batas usia capres dan cawapres di bawah Anwar Usman yang menguntungkan Gibran Rakabuming Raka.
Goenawan Mohamad yang datang dalam pertemuan itu mengatakan sowan ke Gus Mus untuk berbagi rasa, saling menularkan semangat supaya kembali lagi ada kepercayaan kepada sesama di bangsa dan negara ini. "Sebab, zaman sekarang kepercayaan kepada sesama sangat tipis. Pertama, banyak sekali kebohongan, yang juga diucapkan oleh presiden dan orang-orang lainnya," kata Goenawan, Minggu (12/11), usai pertemuan.
Sastrawan senior itu kemudian melanjutkan, "Kalau sebuah masyarakat kehilangan saling percaya, ya, selesai." Yang kedua, kata dia, para tokoh yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang ini merasa prihatin. "Karena sekarang semua bisa dibeli, suara bisa dibeli, kedudukan bisa dibeli, sehingga yang ikhlas sudah mengalami erosi yang berat di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.
Sebab itu, kata dia, para tokoh ini berkumpul untuk mencegah dampak buruk atas hilangnya kepercayaan masyarakat. "Sehingga bangsa ini bisa menempuh perjalanan yang lebih lama," kata dia.
Goenawan mengkhawatirkan kondisi menjelang pemilu dan pilpres 2024 yang menurut dia, semmakin mencemaskan. "Karena aturan bersama mulai dibongkar-bongkar," kata dia.
Dalam pertemuan itu, Gus Mus tak ikut memberikan keterangan kepada media. Sebelumnya salah satu menantu Gus Mus, Wahyu Salvana, mengatakan undangan untuk berembuk bukan dari pihak Gus Mus. "Keluarga hanya menerima akan ada sejumlah tokoh lintas agama akan sowan ke kediaman Gus Mus," kata dia.
Terkait dengan selebaran yang beredar, ia menjelaskan, Gus Mus terkejut karena tak merasa mengundang nama-nama yang tertulis di selebaran tersebut. "Tak ada acara yang istimewa, apalagi yang menyangkut hal-hal yang tertulis seperti dalam flyer," kata dia.
Sementara itu, koordinator pertemuan Alif Iman Nurlambang mengatakan sejumlah tokoh tersebut bersilaturahmi ke kediaman Gus Mus untuk membahas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. "Demokrasi Indonesia diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif, kemudian sebagaimana yang ditemukan MKMK, ada intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional tersebut," kata dia.
Adapun salah satu putusan MKMK adalah memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi. Menurut Alif, MPR Rembang ini khawatir pemilu 2024 terancam tidak dapat berjalan dengan baik dan pelanggaran terhadap demokrasi tersebut telah melukai masyarakat.
Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana menyampaikan harapannya agar masyarakat masih dapat berprasangka baik karena tidak semua penyelenggara negara melanggar demokrasi. "Sebagian besar penyelenggara negara masih punya hati nurani. Yang enggak, hanya sebagian kecil saja, yang kebetulan memegang kekuasaan," kata dia.
Pesan senada diungkapkan Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu memegang teguh nilai-nilai luhur, etika dan moral saat beraktivitas di semua aspek kehidupan.