Mahfud Ingatkan Pekerja Migran untuk Mencoblos: Rugi Kalau Golput
Ketua Gugus Tugas Nasional Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (TTPO), Mahfud MD mengajak para pekerja migran Indonesia untuk menggunakan hak pilih dalam ajang Pilpres 2024.
Mahfud mengatakan, pemerintah telah menyediakan panitia pemilihan luar negeri untuk mengakomodasikan hak pemilu para pekerja migran. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu menambahkan, panitia pemilihan luar negeri itu mencakup 115 negara.
"Tidak boleh ada upaya menghalangi pekerja migran untuk melaksanakan haknya," kata Mahfud saat memberikan sambutan Peringatan Hari Migran Sedunia di Margo Hotel Depok, Jawa Barat pada Rabu (20/12).
Dia menyebut sebaran pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara mencapai 9,5 juta orang per Juni 2023. Separuhnya adalah pekerja migran ilegal.
Pada forum tersebut, Mahfud mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia memilih calon presiden yang membawa semangat dan kepedulian terhadap kelompok pekerja migran.
"Saya mendorong agar semua pekerja migran Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya. Rugi besar kalau golput atau tidak menggunakan hak pilihnya," ujar Mahfud.
Perlindungan terhadap pekerja migan Indonesia merupakan bagian dari janji kampanye pasangan calon Ganjar Prabowo-Mahfud MD sebagai modal kampanye Pilpres 2024.
Ganjar mengatakan perlindungan pekerja migran merupakan hal mendesak yang harus segera dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Luar Negeri per Juni 2023 yang mencatat ada 18.820 kasus pekerja migran Indonesia tak terdokumentasi.
Ganjar menduga, maraknya kasus pekerja migran yang tak terdokumentasi berangkat dari tindak kejahatan perdagangan orang atau human trafficking. Dia menyatakan memperoleh informasi tersebut dari pejabat teras kementerian di Kamboja dan Somalia.
"Ternyata ada semacam trafficking di sana," kata Ganjar saat menyampaikan Pidato Arah dan Strategi Politik Luar Negeri Calon Presiden yang disiarkan di Youtube CSIS Indonesia pada Selasa (7/11).
Untuk menekan jumlah kasus pekerja migran Indonesia yang tak terdokumentasi, Ganjar berjanji mendorong para diplomat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara terkait untuk aktif menerima segala bentuk laporan mengenai persoalan pekerja migran Indonesia.
"Andaikan ada sesuatu bisa cepat ditangani. Dan ternyata ini masalah besar, ada kekerasan fisik, penyanderaan, human trafficking sehingga butuh kerja sama internasional untuk perlindungan pekerja migran kita," ujarnya.