Kubu Anies Seret Nama 9 Menteri Jokowi dalam Sidang Gugatan Pilpres
Anggota Tim Hukum Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) Bambang Widjojanto menyebut pelanggaran Pemilu di pemilihan presiden 2024 tidak hanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Bambang menyebut setidaknya ada sembilan orang menteri yang melanggar Undang-Undang Pemilu lantaran tidak bersikap netral selaku aparatur negara.
“Jokowi juga menggunakan, atau setidaknya membiarkan, beberapa anggota menteri kabinet terlibat dengan paslon nomor urut dua dan pejabat lainnya,” ujar Bambang Widjojanto dalam pembacaan gugatan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3).
Ia kemudian menyebut nama sembilan menteri yang bersikap tidak netral. Pertama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang diduga melakukan dugaan politisasi bantuan sosial pada warga di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
Kedua, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut Luhut memberi dukungan pada paslon nomor urut dua, Prabowo Gibran, di berbagai media dan platform media sosial pribadinya.
Ketiga, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye di Papua, Jumat (26/1). Bambang juga menyebut Bahlil mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon itu.
“Erick Thohir tidak pernah cuti atau mengundurkan diri selaku menteri, meski terbukti melakukan serangkaian kampanye,” ujar Bambang.
Kelima, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberi tambahan suara 4% untuk pasangan Prabowo-Gibran. Yaqut juga memberi pengarahan pada penyuluh agama di seluruh Indonesia.
Keenam, Menteri Pertanian Amran Sulaiman diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan bagi Prabowo-Gibran. Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Relawan Projo, Budi Arie Setiadi yang melakukan penggalangan dukungan pada Prabowo-Gibran.
“Wakil Menteri ATR, Raja Juli, pada media sosialnya mempolitisasi program pemerintah dengan pembagian sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dan wakaf dengan memberi dukungan selamat kepada Prabowo-Gibran,” kata Bambang.
Eks Komisioner KPK ini awalnya menyebut bahwa presiden telah menyalahgunakan fasilitas negara saat menyatakan dirinya tahu arah tujuan partai politik. Pasalnya, ia mendapat informasi ini dari Badan Intelijen Negara atau BIN hingga TNI. Jokowi menyatakan hal ini pada September 2023 lalu.
“Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Jokowi pakai BIN untuk tahu data survei dan arah parpol? Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau terafiliasi dengan kepentingan calon?” tanya Bambang.
Dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2024, permohonan yang diajukan kubu Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Gugatan itu telah diterbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) dengan Nomor 01/ARPK-PRES/Pan.MK/03/2024.