Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan telah menyiapkan skema untuk menyelesaikan 2.086 hektare lahan yang masih bermasalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo kepadanya membereskan hal ini. Kepala negara berpesan agar menggunakan pendekatan yang baik dan tidak ada masyarakat yang dirugikan.
AHY, sapaan akrab Agus, membenarkan memang terdapat 2.086 hektare lahan yang bermasalah di IKN. Karenanya, dia berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Mengenai adanya sejumlah bidang lahan yang masih ada masyarakatnya, Kementerian ATR/BPN mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak Otorita IKN agar nantinya menyelesaikan hal itu. Ia juga turut berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI.
“Apakah bentuk ganti rugi, atau yang dinamakan dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan,” kata AHY.
Putra sulung Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono ini menjelaskan terdapat skema yang berlaku untuk mengganti atau memberi bantuan ke masyarakat yang sudah terlebih dahulu ada di lokasi-lokasi tersebut.
“Bentuknya tidak sama, masing-masing berbeda kasusnya. Ada yang sudah punya sertifikat (tanah), ada yang belum,” kata dia. Selain itu, terdapat skema relokasi.
Pembayaran ganti rugi lahan di wilayah IKN yang termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMSN).
Kementerian ATR/BPN mencatat terdapat sembilan rencana detail tata ruang (RDTR) IKN yang sudah dituntaskan, kemudian ada juga 21 paket pengadaan tanah IKN di mana 10 paket sudah tuntas.
Sementara 11 paket tersisa kemajuannya mencapai 80 persen, dan tinggal 20 persen lagi yang perlu dikawal dengan baik.