Apa Alasan di Balik Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club?

KATADATA/AJENG DINAR ULFIANA
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut alasan mencuatnya Presidential Club gagasan Prabowo sebagai narasi untuk melawan rumor tentang Presiden Jokowi sebagai pimpinan koalisi seluruh partai politik pemerintahan baru.
21/5/2024, 19.43 WIB

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, beranggapan bahwa mencuatnya isu pembentukkan presidential club merupakan narasi untuk melawan rumor tentang Presiden Jokowi sebagai pimpinan koalisi seluruh partai politik pemerintahan baru.

Kemunculan kabar pembentukkan presidential club merupakan sinyal yang bermaksud untuk melepaskan kesan ketergantungan Prabowo pada sosok Jokowi. "Pak Jokowi sebaiknya menjadi ketua partai politik pendukung Pak Prabowo. Apakah Prabowo rela? bagaimanapun ini power game," kata Burhanuddin saat menjadi pembicara di DBS Asian Insights Conference 2024 di Hotel Mulia Jakarta pada Selasa (21/5).

Wacana mengenai posisi Jokowi sebagai pimpinan koalisi seluruh partai politik pemerintahan baru digaungkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka mengusulkan Joko Widodo sebagai pimpinan koalisi setelah masa habis jabatan presiden. Namun, usulan ini ditolak banyak partai politik.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan koalisi partai yang mendukung pasangan Prabowo - Gibran di pilpres 2024. KIM beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi tersebut juga berisi sejumlah partai non parlemen seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Burhanuddin menambahkan, narasi pembentukkan presidential club bertujuan untuk membentuk citra Prabowo sebagai presiden terpilih yang mendapat dukungan dari para mantan presiden. "Jadi di belakang Pak Prabowo bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga ada presiden sebelumnya. Pak Prabowo ingin lebih besar, lebih dari Pak Jokowi," ujarnya.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak, menyampaikan pembentukan klub tersebut bertujuan agar para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan. Prabowo berharap para pemimpin di Indonesia bisa kompak, terlepas dari perbedaan pandangan maupun sikap politik mereka.

Dahnil mengatakan Prabowo optimistis akan bisa menjaga komunikasi dengan Presiden Jokowi, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Jokowi pun menyambut baik usulan Prabowo. Ia menilai ide membentuk presidential club merupakan tawaran yang bagus. Sembari berkelakar, Jokowi mengatakan pertemuan antar presiden di forum presidential club dapat berlangsung dengan jadwal dua hari sekali. Pernyataan tersebut merupakan jawaban Jokowi atas pertanyaan wartawan. "Dua hari sekali ya gak apa-apa," ujar Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (3/5).

Narasi mengenai peran Jokowi sebagai pimpinan dari partai politik anggota KIM telah ditepis oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia mengatakan sosok presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjadi pimpinan dari partai politik anggota KIM saat telah menjabat sebagai presiden periode 2024-2029.

Meski demikian, Airlangga mengatakan mekanisme pengambilan keputusan terkait kebijakan strategis yang melibatkan pimpinan partai politik KIM akan disepakati secara bersama. "Pimpinan dilakukan secara bersama, kolektif, dan kolegial dan pimpinannya adalah Pak Presiden terpilih," kata Airlangga usai kegiatan diskusi di Kolase Kanisius, Jakarta Pusat Sabtu (11/5).

Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan bila Jokowi memimpin koalisi, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kebingungan dalam jalannya pemerintahan. "Agar tidak ada pemimpin lain atau matahari kembar yang sifatnya bisa membuat simpang siur jalannya pemerintahan," kata Agung saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Senin (13/5).

Agung memperkirakan Jokowi pun akan mendapat jabatan publik. Dia menilai Jokowi cocok menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. "Karena semua ada porsinya, ketika selesai menjabat 2 periode, ya harus selesai. Harus dibatasi. Serahkan sepenuhnya kepada Prabowo dan Gibran," ujar Agung.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu