Berita pemerintahan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kantor pemerintah incaran para pengusaha retail untuk dijadikan pusat perbelanjaan usai ibu kota pindah adalah yang berlokasi dekat akses transportasi publik, khususnya kereta commuter.

Pemerintahan Jokowi akan mewarisi utang Rp 800,33 triliun kepada Pemerintahan Prabowo yang jatuh tempo pada 2025.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan penyimpangan belanja perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2023 sebesar Rp39,26 miliar pada 46 Kementerian/Lembaga Negara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri.

Indikator Politik Indonesia menyebut mencuatnya isu pembentukkan 'presidential club' merupakan narasi untuk melawan rumor Jokowi sebagai pimpinan koalisi partai politik pada pemerintahan baru.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan sosok presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjadi pimpinan dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KMI). apa penjelasannya?

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan tanggapan terkait pernyataan Prabowo yang meminta pihak yang tidak mendukung dirinya agar tak mengganggu pemerintahan baru. Apa alasannya?

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa PBNU akan mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

4 Menteri Kabinet Indonesia Maju memenuhi panggilan MK di sidang sengketa pilpres 2024, Jumat (5/4).

MenPANRB Azwar Anas membeberkan rencana calon presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto fokus menjalankan program transformasi digital dalam pemerintahannya kelak.

Publikasi data ekonomi Amerika, termasuk laporan ketenagakerjaan dan inflasi yang penting bagi pembuat kebijakan dan investor berpotensi ditunda karena penutupan pemerintahan atau government shutdown.

Penutupan pemerintahan atau government shutdown di Amerika Serikat berdampak pada layanan pemerintahan yang terganggu dan ratusan ribu pekerja federal akan cuti tanpa bayaran.

Partai Amanat Nasional (PAN) berbenah diri agar perolehan suara di Pemilu 2024 meningkat. Namun demikian, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku partainya tetap realistis.

Untuk mengetahui bagaimana pemerintahan di masa orde baru, simak ulasan di bawah ini.

Dalam menyelenggarakan pengaturan desa, pemerintah menetapkan 13 asas pengaturan desa. Berikut ini penjelasan dari asas pengaturan desa tersebut.