Berita pemerintahan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Peringatan darurat Prabowo menuai kritik tajam dari netizen, dengan tagar #PeringatanDarurat trending. Masyarakat menilai kebijakan pemerintah tidak efektif, memicu ketidakpuasan di media sosial.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk digitalisasi pemerintahan guna memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membahas soal permintaan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.

Di tengah spekulasi tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara, Kemenkeu masih bertugas sebagai pengelola utama pendapatan negara, dengan belum ada diskusi konkret dalam Kabinet Merah Putih.

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengumumkan pengunduran dirinya, dan berencana melanjutkan aktivitas di luar pemerintah dan mendukung pemerintahan baru.

Program makan bergizi gratis yang diprakarsai oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui kendala termasuk kesiapan lembaga dan pemilihan wilayah penerima manfaat.

Prabowo mendukung penurunan tarif PPh badan dari 22% ke 20% untuk mengurangi beban masyarakat, menurut Drajad Wibowo dan Hashim Djojohadikusumo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bekerja sama dengan Prabowo Subianto dalam persiapan APBN 2025, memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif dan program prioritas terlaksana dengan baik.

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie bertemu dengan Menko Airlangga Hartarto, untuk membahas kebijakan ekonomi dan APBN 2025 yang mendukung program pemerintahan Jokowi dan Prabowo.

Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto, memuji prestasi pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, banyak negara mengakui prestasi pemerintahan era Jokowi, terutama dari segi ekonomi.

Penyaluran dana pembangunan IKN telah mencapai Rp 140 triliun.

Kantor pemerintah incaran para pengusaha retail untuk dijadikan pusat perbelanjaan usai ibu kota pindah adalah yang berlokasi dekat akses transportasi publik, khususnya kereta commuter.

Pemerintahan Jokowi akan mewarisi utang Rp 800,33 triliun kepada Pemerintahan Prabowo yang jatuh tempo pada 2025.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan penyimpangan belanja perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2023 sebesar Rp39,26 miliar pada 46 Kementerian/Lembaga Negara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri.