Top News: Jumlah Pernikahan di RI Turun dan Prabowo Lanjutkan Proyek IKN

ANTARA FOTO/Didik Suhartono/rwa.
Sejumlah pasangan pengantin berjalan menuju Balai Kota Surabaya saat pernikahan massal di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (2/7/2024).
28/10/2024, 06.01 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pernikahan di Indonesia turun menjadi 1,6 juta tahun lalu. Temuan ini menunjukkan tren pernikahan di Indonesia turun 28,63% dalam 10 tahun terakhir.

Salah satu penyebab utama kondisi ini terjadi adalah meningkatnya jumlah perempuan mandiri karena peluang pendidikan dan karier yang semakin terbuka.

Survei Angkatan Kerja Nasional BPS menunjukkan bahwa meskipun total perempuan pekerja formal masih berada di bawah laki-laki, persentase perempuan sebagai tenaga profesional hampir menyamai jumlah laki-laki.

Angka tersebut meningkat secara konsisten setiap tahun, sejak 2010 hingga 2023. Ini mencerminkan semakin terbukanya peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri.

Menurunnya angka pernikahan di Indonesia karena meningkatnya peluang perempuan untuk mengembangkan karir menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id pada akhir pekan ini.

Di samping itu, simak juga komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan IKN, serta keuntungan Indonesia masuk blok ekonomi BRICS.

1. Angka Pernikahan di Indonesia Turun: Wanita Mandiri Banyak, Pria Mapan Sedikit

Angka pernikahan di Indonesia turun 128 ribu dibandingkan 2022 menjadi 1,6 juta tahun lalu, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga atau FISIP UNAIR Bagong Suyanto menilai, jumlah perempuan mandiri yang meningkat menjadi salah satu alasannya.

Data BPS 2024 menunjukkan angka pernikahan di Jakarta turun 4.000, Jawa Barat 29 ribu, Jawa Tengah 21 ribu, dan Jawa Timur sekitar 13 ribu. Secara keseluruhan di Indonesia, jumlah perkawinan turun 28,63% dalam 10 tahun terakhir.

Bagong Suyanto menilai salah satu penyebab penurunan angka pernikahan yakni semakin terbukanya peluang perempuan untuk mengembangkan potensi diri.

“Angka itu turun karena kesempatan perempuan untuk bersekolah dan bekerja semakin terbuka lebar. Ketergantungan perempuan juga menurun,” kata Bagong dikutip dari laman resmi UNAIR.

2. Prabowo Minta Pembangunan IKN Dilanjutkan, Selesai dalam 4 Tahun

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam waktu empat tahun. Hal ini ditegaskan Prabowo saat retret bersama Kabinet Merah Putih pada akhir pekan ini.

Pesan Prabowo ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui unggahan Instagramnya usai menerima pengarahan dari Prabowo pada sesi sore terakhir atau hari kedua pembekalan anggota KMP.

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujar Raja Juli dikutip dari Instagramnya @rajaantoni, Minggu (27/10).

Mantan Wakil Kepala Otorita IKN ini mengatakan, Prabowo sudah memiliki rencana untuk merampungkan IKN sebagai fungsi pemerintahan dalam empat tahun ke depan. Prabowo meminta agar OIKN tak hanya merampungkan gedung-gedung eksekutif, tetapi juga dua gedung triaspolitika lainnya, yakni gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

3. Beda Hasil Survei Terbaru LSI dan Poltracking Jelang Debat Pilgub Jakarta

Survei terbaru elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia menjelang debat kedua Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta 2024 menunjukkan hasil yang berbeda.

Survei LSI mengunggulkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno, sedangkan survei Poltracking mengunggulkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Kedua lembaga ini menggelar survei pada waktu yang hampir sama. Survei LSI dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, sedangkan survei yang dilakukan Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024.

Berdasarkan simulasi surat suara yang diadakan LSI, elektabilitas pasangan Pramono-Anung mencapai 41,6%, sedangkan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sebesar 37,4% dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana hanya mencapai 6,6%. Survei juga mencatat 14,4% responden belum menentukan pilihan.

Menurut survei Poltracking, Ridwan Kamil meraih elektabilitas tertinggi mencapai 54,8%. Pramono Anung menyusul sebesar 32,9%, sedangkan Dharma hanya mencapai 4,1%.

Survei Poltracking memisahkan elektabilitas antara cagub dan cawagub. Adapun pada elektabilitas cawagub, Rano Karno menempati posisi teratas mencapai 49%, disusul Suswono 33,7% dan Kun 4,2%.

4. Keuntungan dan Risiko Indonesia Gabung BRICS

Pemerintah Indonesia resmi menyatakan keinginan bergabung dengan blok ekonomi sejumlah negara berkembang bernama BRICS saat KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10).

Apa keuntungan bagi Indonesia bergabung dalam BRICS?

BRICS merupakan singkatan dari Brazil, Russia, India, China, South Africa. KTT BRICS pertama digelar pada 16 Juni 2009 di Yekaterinburg. Saat itu, para pemimpin BRICS mengeluarkan pernyataan bersama mencakup tujuan BRICS untuk mempromosikan dialog dan kerja sama antarnegara secara bertahap, proaktif, pragmatis, terbuka, dan transparan.

Anggota BRICS saat ini di antaranya Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Dalam KTT BRICS ke-16, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara mitra BRICS bersama 12 negara lainnya. Negara-negara Asia Tenggara yang turut menjadi mitra BRICS adalah Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

5. Israel Serang Iran, Bagaimana Reaksi Negara Arab hingga AS?

Israel melancarkan serangan terhadap pangkalan militer di Iran, menghantam sekitar 20 lokasi selama beberapa jam di Ilam, Khuzestan, dan Teheran. Iran menyebut empat tentaranya tewas, tetapi kerusakan yang diakibatkan serangan tersebut masih terbatas.

Tentara Israel mengumumkan bahwa operasi telah selesai, dan juru bicara militer Daniel Hagari mengatakan bahwa jika Iran melakukan serangan balasan, Israel diwajibkan untuk merespons.

Markas besar pertahanan udara Iran menegaskan tindakan agresif berhasil dicegat dan dilawan oleh sistem pertahanan udara terpadu negara itu.

Namun, Kementerian Luar Negeri mengatakan Iran berhak dan berkewajiban untuk mempertahankan diri terhadap tindakan agresif eksternal setelah serangan di wilayahnya.