Pemerintah berencana melibatkan unsur TNI-Polri untuk menggarap proyek ketahanan pangan nasional. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan TNI sudah membentuk Batalyon Penyangga Daerah Rawa untuk memastikan program pertanian domestik berjalan lancar.
Menurut Sudaryono, operasi pertanian TNI-Polri menyasar beberapa wilayah strategis seperti kawasan pertanian di Merauke, Papua dan sejumlah daerah rawa seperti Sumatera Selatan. Ia mengatakan hal tersebut seusai menghadiri rapat internal bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (28/10).
Rapat internal saat itu juga dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Aris Marsudiyanto. "Ketahanan pangan tidak bisa ditawar lagi. Tidak hanya TNI, Mabes Polri juga sepakat untuk mendukung program ketahanan pangan ini," kata Sudaryono.
Pada proyek cetak sawah ini, personel Polri bakal dikerahkan untuk ikut berperan aktif dalam membina petani. Sudaryono mengatakan peran Polri dalam upaya ketahanan pangan sebelumnya masih terbatas pada fungsi Satgas Pangan yang menindak pelanggaran di lapangan.
Lebih jauh, Pemerintahan Prabowo bakal berupaya untuk mencapai swasembada beras dengan mencetak lahan sawah baru sebesar tiga juta hektar dalam empat tahun ke depan. Komoditas pangan yang menjadi prioritas utama yakni beras, disusul dengan jagung dan kedelai untuk menekan jumlah impor dari dua jenis pangan itu saat ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume impor kedelai Indonesia pada 2023 mencapai 2,67 juta ton. Amerika Serikat menjadi importir kedelai terbesar ke Indonesia dengan volume seberat 1,94 juta ton.
Sementara volume ekspor jagung untuk pakan ternak sejumlah 171 ribu ton pada 2023. Jagung impor tersebut hanya disalurkan kepada peternak kecil oleh Perum Bulog.
"Sebetulnya 1 juta hektar sudah swasembada beras. Sisanya tinggal kita lihat. Kalau masih impor jagung, maka ditanami jagung. Misal masih impor kedelai maka ditanami kedelai," ujar Sudaryono.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah itu menambahkan, upaya cetak sawah tiga juta hektar bakal membuka sekaligus memanfaatkan lahan rawa yang sejauh ini belum termanfaatkan secara optimal. Adapun optimalisasi kawasan rawa menjadi lahan pertanian menurut dia harus lebih dulu membangun sarana pengairan atau drainase dan menetralisir keasaman tanah rawa.
Pemerintah juga membuka kerja sama kepada pihak perusahaan dan perorangan sebagai pemilik lahan untuk membuka lahan pertanian. Dia memproyeksikan pembukaan lahan sawah tiga juta hektar dapat menjamin ketahanan pangan nasional hingga 70-80 tahun ke depan.
"Cetak sawah bukan hanya kebutuhan tahun ini, tapi untuk beberapa dekade ke depan," kata Sudaryono.