Pemerintah Siapkan Lahan Peternakan Sapi Makan Bergizi Gratis, 4 Kali Luas Depok
Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan puluhan ribu hektar lahan di Sulawesi dan Kalimantan sebagai kawasan peternakan sapi. Hasil susu dan olahan daging sapi dari peternakan tersebut akan digunakan untuk suplai bahan pangan program makan bergizi gratis (MBG).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menguraikan saat ini Kementan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang tengah menyiapkan lahan peternakan sekira 92 ribu hektare (ha). Bila dikalkulasi, luas lahan yang disediakan itu sekira lebih 4 kali wilayah Kota Depok yang punya luas 20.029 ha.
Adapun rincian lokasi peternakan sapi adalah 12 ribu ha di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan 30 ribu ha di Sulawesi Tengah dan 50 ribu ha di Kalimantan.
"Kemarin kami sudah ke Poso, TH Group. Kemudian ada juga lahan di Kalimantan Selatan," kata Amran di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (31/10).
Kementan pun mendorong investasi di sektor peternakan, khususnya untuk meningkatkan produksi susu nasional. TH Group merupakan investor asal Vietnam yang telah menyampaikan komitmen untuk berinvestasi di bidang pengembangan sapi perah di Sulawesi Tengah.
TH Group berpotensi menggarap lahan di Lembah Napu, Kabupaten Poso. TH Group berencana mendatangkan 250 ribu ekor sapi perah dan memproyeksikan produksi susu mencapai 1,8 juta liter per tahun. "Investor dari Vietnam untuk sapi perah kami kawal. Kami permudah mereka agar mau investasi di Indonesia," ujar Amran.
Kementan pun telah menjalin kerja sama dengan 60 perusahaan swasta domestik dan mancanegara untuk mendatangkan dua juta sapi impor guna mendukung kebutuhan program MBG. Dua juta sapi itu terdiri dari 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi potong.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyebutkan dua juta ekor sapi impor itu akan datang ke Indonesia secara bertahap dalam tiga bulan ke depan. "Ini komitmen ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya saat ini," kata Sudaryono di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (31/10).
Dia menjelaskan, pemerintah tidak melakukan impor langsung dalam perkara pengadaan dua juta sapi impor untuk MBG. Mekanisme pengangkutan sapi-sapi itu ke dalam negeri melewati inisiatif dan peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor sapi hidup ke Indonesia.
Menurut Sudaryono, skema tersebut bertujuan agar dunia usaha dapat berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu nasional yang sebelumnya masih bergantung pada impor.
"Pemerintah berharap dengan populasi yang besar, maka ketersediaan daging dan susunya bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga pemerintah tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi," ujar Sudaryono.
Pemerintah menargetkan program MGB mulai berjalan pada 2 Januari 2025 dengan sasaran penerima 20 juta orang sepanjang tahun. Pelaksanaan program ini akan dimulai pada daerah percontohan selama delapan bulan. Selanjutnya program serupa akan disalin ke seluruh Indonesia.
Program makan gratis ini bakal mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna. Oleh sebab itu setidaknya dibutuhkan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun.
Selain itu, diperlukan pula 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.