Tunggu Hasil Investigasi, BGN Belum Akan Cabut Izin Dapur MBG yang Bermasalah

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan belum akan mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga tak menerapkan standar operasional prosedur (SOP) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengatakan, keputusan sanksi yang akan diberikan bergantung pada hasil investigasi yang saat ini tengah dilakukan.  “Semuanya akan sangat tergantung dari hasil investigasi. Anda harus tahu bahwa mitra-mitra ini merupakan pejuang-pejuang tanah air,” kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). 

Dadan mengatakan, mitra SPPG penting karena BGN sendiri kesulitan untuk membangun SPPG. Dadan mengatakan BGN memiliki anggaran, tapi kesulitan untuk membangun SPPG dalam jumlah besar karena administrasi.

“Tapi mitra ini bersemangat untuk membangun gedung SPPG, jadi kita harus hargai itu,” kata Dadan. 

Dalam rapat bersama DPR, Dadan mengatakan rentetan kasus keracunan massal program MBG sebagian besar karena tidak dipatuhinya SOP oleh SPPG. Terkait kelalaian dalam penerapan SOP, Dadan mengatakan BGN akan melakukan perbaikan. 

“Kami bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” kata Dadan. 

Hingga kini, total korban keracunan massal berjumlah 6.157 orang. Mulanya, Dadan menyebut jumlah korban sebanyak 6.457 yang tersebar di wilayah I, II, dan III. 

“Sampai dengan 30 September 2025 penerima manfaat yang terdampak 6.457 orang yang tersebar di tiga wilayah,” kata dia. 

Dadan memaparkan, wilayah I berjumlah 1.307 orang, wilayah II 4.147 orang, dan wilayah III 1.003 orang. Periode 6 Januari sampai dengan 31 Juli 2025 terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus sampai dengan 30 September terdapat 7.369 SPPG dengan 51 kasus kejadian.

“Wilayah 2 ini sudah bertambah, tidak lagi 400–147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang. Kemudian wilayah 3 ada 1.003 orang," katanya.