Lima Calon Pengelola Kopdes Meninggal, Istana Janji Evaluasi Latihan Militer

Istana Kepresidenan menanggapi lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi proses pendidikan serta pelatihan manajer Koperasi Merah Putih.

Ia mengatakan pemerintah juga menampung berbagai masukan dari masyarakat dan sejumlah pihak sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pelatihan ke depannya.

Juri menyatakan tim penyelenggara dan panitia pelatihan akan menentukan bentuk evaluasi teknis, termasuk kemungkinan perubahan materi maupun metode pelatihan.

“Karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih harus segera bekerja, sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukkan dari berbagai pihak tentu diperhatikan,” kata Juri di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (29/6).

Juri berharap evaluasi dan perbaikan pelatihan dapat memitigasi risiko agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah berupaya mengantisipasi berbagai potensi masalah guna mencegah munculnya korban baru dalam pelaksanaan pelatihan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih ke depannya.

“Evaluasi atau perbaikan terus dilakukan. Tapi intinya adalah memitigasi supaya tidak terjadi masalah seperti meninggalnya lima orang. Jadi, insyaallah ke depan sudah diantisipasi supaya tidak terjadi korban,” ujar Juri.

Kendati demikian, Juri menilai peserta SPPI tetap membutuhkan pembekalan terkait kebangsaan, mental, ideologi, dan kepemimpinan di samping kemampuan manajerial. Menurutnya, materi pembentukan karakter dan komitmen kebangsaan tetap diberikan kepada peserta.

“Latihan yang sifatnya pembekalan mental dan ideologi juga diberikan kepada mereka. Jadi semuanya tetap berjalan, tetapi diperbaiki, dievaluasi supaya lebih baik,” kata Juri.

Lebih jauh, Juri juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima informasi mengenai peristiwa lima peserta SPPI meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. “Sudah (terinfo), Presiden mengikuti,” ujarnya.

Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dan berdiskusi dengan pihak lain mengenai pelaksanaan Latsarmil. Ia mengatakan berbagai masukan dan kritik dari masyarakat menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap program tersebut.

“Koordinasi kami dengan mereka (panitia latsarmil) kan tidak selalu harus sampaikan ke publik. Tapi intinya, sama-sama memahami bahwa masukan masyarakat itu penting dan diperhatikan,” kata Juri.

DPR hingga Komnas HAM Desak Setop Latsarmil

Sejumlah desakan untuk menghentikan kegiatan Latsarmil bagi calon pengelola Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih mulai mencuat dari sejumlah pihak, antara lain dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, TB Hasanuddin sebelumya meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap desain pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih itu.

TB Hasanuddin mengatakan perlunya evaluasi menyeluruh pada sejumlah mekanisme seperti seleksi kesehatan, intensitas latihan, pengawasan medis, hingga kesesuaian materi pelatihan.

Purnawirawan TNI berpangkat Mayjen itu mengatakan sebaiknya calon pengisi jabatan manajerial Koperasi Desa hanya menjalani pelatihan manajemen koperasi hingga pelatihan teknis yang relevan.

"Pelatihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar dan terbatas saja," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis pada Kamis (25/6).

Sikap serupa juga disuarakan oleh Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB, Oleh Soleh. Ia mendesak Kementerian Pertahanan untuk menghentikan pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan yang tergabung dalam Program SPPI 2026.  

"Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut," kata Oleh Soleh pada Sabtu (27/6).

Komnas HAM melalui Koordinator Subkom Penegakan HAM, Pramono Ubaid Tantowi, merekomendasikan agar pemerintah menghentikan program pembekalan dalam bentuk latihan dasar militer terhadap calon manager koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih.

Ia menilai koperasi merupakan institusi ekonomi yang berorientasi pada pengelolaan usaha, pelayanan kepada anggota, dan tata kelola organisasi. Peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, hingga literasi keuangan.

“Pelatihan dasar kemiliteran tidak secara langsung mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Apalagi dalam hal ini menimbulkan korban meninggal dunia dalam menjalankan Latsarmil tersebut,” kata Pramono dalam keterangan pers Minggu (28/6).