Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat. Melalui dukungan pendanaan replanting perkebunan kelapa sawit milik petani, diharapkan tak hanya produktivitas perkebunan yang meningkat, tetapi berkelanjutan ke depan.
"Petani kelapa sawit, memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional sebesar lebih dari 42% merupakan milik petani," kata Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya di Jakarta, Kamis (13/12).
Salah satu upaya meningkatkan produktivitas tanaman sawit rakyat yakni melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah diluncurkan sejak tahun lalu. Program itu telah mendorong banyak petani untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Pemerintah menetapkan bantuan pendanaan kepada petani sebesar Rp 25 juta per hektare (ha).
(Baca: Petani Sawit Terpukul Kejatuhan Harga CPO)
Dengan bantuan itu, pemerintah berharap bisa membantu meringankan modal yang harus dikeluarkan petani. Sebab, biaya peremajaan sawit rakyat menurut hitungan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bisa mencapai Rp68 juta/ha.
Sementara sisa kekurangan pendanaan itu nantinya bisa ditutupi petani lewat pengajuan kredit ke perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kisaran bunga kredit sebesar 7%.
Senior Advisor Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, menegaskan keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat, salah satunya dilatari oleh besarnya jumlah tenaga kerja di sektor ini. Menurut dia, banyak rakyat Indonesia berprofesi sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.
Melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka praktek budidaya menanam kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik petani, akan menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik.
"Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera," kata Abetnego dalam diskusi bertema "Membedah Peremajaan Sawit Rakyat".
(Baca: Darmin Ungkap Alasan Perubahan Batas Harga Pungutan Ekspor Sawit)
Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan, menurut Direktur Mutu Certification, Irham Budiman, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkebunan kelapa sawit rakyat. Untuk itu, petani kelapa sawit membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, supaya hasil kebun sawitnya nanti berhasil dan bisa diterima konsumen luar negeri.
"Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan harus dilakukan petani kelapa sawit, supaya hasil panen petani dapat menyejahterakan kehidupannya. Apalagi, masa depan sertifikasi ISPO, RSPO dan ISCC dapat membantu meningkatkan hasil jual TBS milik petani," ujarnya.
Sementara itu Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan petani kelapa sawit, sehingga kemampuan praktek budidaya dan akses pasar petani kelapa sawit dapat lebih meningkat.
Menurut Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, keberadaan petani kelapa sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun perusahaan perkebunan khusnya untuk peningkatan kapasitas dan akses pasar.
"Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus mendapat dukungan dan terus ditingkatkan," katanya