Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian di sembilan kabupaten di Jawa Barat. Kabupaten tersebut adalah Indramayu, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan program ini, petani menjadi pemilik atas entitas usaha bersama dengan model bisnis yang memberikan keuntungan maksimal. Sebelumnya, petani hanya sebagai penggarap lahan yang tak memiliki akses pasar dan kendali pada harga produksi.
"Tahap-tahap awal yang menjadi kunci program ini telah diwujudkan dalam bentuk entitas-entitas bisnis PT Mitra BUMDes Bersama (MBB) berbasis kerjasama komunitas di 11 kecamatan dalam 9 kabupaten,” kata Wahyu di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/7). (Baca: Jokowi Dorong Bentuk Korporasi Agar Petani Makin Sejahtera)
Program ini sebenarnya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Juni lalu di Kecamatan Sliyeg, Indramayu. Lebih dari 7 ribu petani dilibatkan dalam program ini. MBB Sliyeg membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, penggiling berkapasitas 3 ton gabah per jam, dan pengemasan berkapasitas 4 ton beras per jam. SPBT akan menyerap padi hasil petani dengan harga yang baik.
Salah satu arahan Presiden kala itu, kewirausahaan pertanian harus memiliki skala yang besar untuk memastikan efektivitas dan nilai tambah bagi petani. Itu membuat petani dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut. Presiden pun akan terus memantau program ini selama enam bulan, apabila berhasil, program ini akan diangkat menjadi program nasional.
Proses edukasi dan sosialisasi sistem digital pertanian akan terus dilakukan dengan baik hingga September 2018. Kemudian pada Oktober dan November, diharapkan proses pengalihan pola petani menjual gabah menjadi petani menjual beras sudah bisa dilakukan pada panen raya di Sliyeg. Targetnya, pada 2019, implementasi program ini sudah bisa diperluas ke seluruh kabupaten di Indonesia.
(Baca: Pemerintah Targetkan Bentuk 10 Korporasi Petani Tahun Depan)
Tak hanya Mitra BUMDes Bersama, program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian ini didukung oleh sinergi sejumlah BUMN. Perusahaan pelat merah lain yang terlibat diantaranya PT Telkom Indonesia (Telkom), Pupuk Indonesia, Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Perum Bulog, RNI, Askrindo, Jasindo, Pertani, Sang Hyang Seri, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI, Catur Budi Harto mengatakan konsep program ini adalah mendorong peran BUMN membantu kesejahteraan petani. BUMN perbankan membantu dari segi permodalan. "Lalu akan dibantu dari segi pembinaan dan teknologi oleh Telkom bersama sejumlah BUMN sektor Pangan, sehingga semua aspek bisa terpenuhi," kata Catur.
Pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian dikembangkan oleh Telkom Indonesia. Sistem ini terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian Logistik Tani (Logtan) yang berguna untuk memastikan keterpaduan, validitas, dan akurasi berbagai data pertanian. (Baca: Petani dan BUMN Bakal Berbagi Saham dalam Korporasi Agrobisnis)
Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom David Bangun mengatakan sistem ini akan mendata petani, lahan, dan aktivitas pertanian lainnya. Data ini digunakan dalam proses layanan perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), penyerapan beras, serta pembelian sarana produksi pertanian.
"Informasi yang terekam dalam Logtan telah divalidasi langsung ke lapangan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti foto petani, foto lahan, KTP, dan KK (kartu keluarga)," ujar David.
Menurut David, digitalisasi sistem Pertanian akan membuat pengelolaan bisnis yang modern dalam Kewirausahaan Pertanian. Petani dapat memanfaatkan sistem dan perangkat ERP (Enterprise Resource Planning) dan POS (Point of Sales) dalam usahanya.
ERP memungkinkan alur pendanaan, bahan baku, produksi, dan sistem pendukung dapat diperbarui secara cepat dan dipantau secara akurat. Sementara POS akan memudahkan proses penjualan dan pemantauan data-data penjualan. POS telah terintegrasi dengan ERP, sehingga seluruh aktivitas MBB di seluruh Indonesia dapat teragregasi dan termonitor langsung untuk level nasional.
“Dengan skala penyerapan yang memadai, Mitra BUMDes dapat melakukan akses pasar dan memberikan harga yang lebih menguntungkan bagi petani. Terlebih, keuntungan penjualan langsung dirasakan petani,” kata David. (Baca: Kadin Dukung Usaha Pemerintah Membentuk Korporasi Petani)