Realisasi penyaluran Rastra (Beras sejahtera) hingga Mei tahun ini masih rendah. Dari pagu alokasi tahun 2017 sebesar 2,55 juta ton, hingga 26 Mei 2017 Perum Bulog baru berhasil merealisasikan sekitar 628 ribu ton.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Karyawan Gunarso menyebut, rendahnya realisasi disebabkan terlambatnya data rumah tangga sasaran (RTS) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Sosial (Kemensos).
“Karena data by name by address dari Kementerian PMK dan Kemensos baru masuk 27 maret 2017,” katanya di Jakarta, Senin (29/5). (Baca juga: Program Bantuan Pangan Non Tunai Dinilai Lemahkan Peran Bulog)
Karyawan mengatakan pihaknya baru memulai penyaluran pada April kemarin. Sebab harus menunggu Surat Perintah Alokasi (SPA) dari pemerintah daerah. Adapun, tahun ini rumah tangga sasaran mencapai 14,21 juta dari 15,53 juta rumah tangga miskin.
Dia mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah nantinya jika pemerintah mengubah keseluruhan program Rastra jadi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT). “Tapi belum tahu apakah mencakup seluruh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) langsung 14,21 juta rumah tangga atau tidak,” katanya.
Bulog sendiri sebagai operator, berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah termasuk BPNT. “Diharapkan dengan pola ini ketepatan sasaran menjadi lebih baik,” katanya. (Baca juga: Serahkan Bantuan Non-tunai, Jokowi: Biar Tidak Dikorupsi)
Sekedar informasi, BPNT sendiri rencananya akan mulai berjalan pada 1 Juli mendatang. BPNT diberikan secara non tunai dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Besaran bantuan pemerintah adalah Rp 110 ribu tiap bulannya.
Saldo dalam kartu tersebut nantinya dapat digunakan di warung elektronik (e-warong) yang dikerjasamakan dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Untuk tahap awal, program ini dilakukan secara serentak di 44 kota. Namun, tahun depan pemerintah menargetkan 10 juta keluarga penerima bantuan yang tersebar di lebih banyak kota. Jumlah penerima bantuan berdasarkan data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 17,7 juta penduduk miskin dan hampir miskin. (Baca juga: Kontrol Bantuan Sosial, Pemerintah Luncurkan E-Warong)