Menteri PUPR Tepis Kabar Program Cetak Sawah di Atas Lahan Gambut
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklarifikasi rencana pemerintah terkait pembukaan lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah. Menurutnya, lahan yang dipakai sebagai lumbung pangan tersebut tidak berada di atas lahan gambut.
Basuki mengatakan, lahan seluas 164.598 hektare tersebut memang merupakan areal persawahan dengan material tanah aluvial. Lahan ini berlokasi tepat di pinggir Sungai Barito
Dari luasan tersebut, Basuki mengatakan 85 ribu hektare lahan sudah ditanami secara tahunan. Sementara 75 ribu hektare sisanya, telah menyemak karena tak digunakan.
(Baca: Sawah di Atas Lahan Gambut Dinilai Berisiko Tinggi Gagal Panen)
Karenanya, pemerintah akan melakukan pembukaan lahan (land clearing) di lahan seluas 75 ribu hektare tersebut. “Jadi bukan cetak sawah lagi,” kata Basuki usai rapat terbatas melalui konferensi video, Jumat (29/5).
Dia juga menyebut pembuatan lumbung pangan di Kalimantan Tengah akan menggunakan pola investasi dengan Kementerian BUMN. Nantinya, pemerintah hanya menyiapkan prasarana yang meliputi perbaikan saluran irigasi, baik primer maupun sekunder.
“Bersama teknologi olah tanamnya, sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik,” kata Basuki.
Pemerintah sebelumnya juga telah menyiapkan bibit varietas Inbrida Padi Rawa (Inpara) untuk ditanam di lahan seluas 164.598 hektare di Kalimantan Tengah. Bibit tersebut dinilai tahan terhadap genangan air, sehingga mampu tumbuh di daerah rawa atau gambut.
"Bibit ini memang bibit untuk rawa. Kita berharap bisa menuai hasil yang lebih baik dibandingkan yang pernah kita lakukan pada lahan gambut yang lalu yang diasumsikan gagal itu," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai rapat terbatas melalui video conference, Selasa (5/5).
(Baca: Lahan Tanam Padi Menyusut, Perpres Sawah Abadi Rampung Akhir tahun)
Wacana pembukaan sawah baru di Kalimantan Tengah sebelumnya datang dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan, krisis pangan dunia berpotensi terjadi pada April dan Mei 2020.
Krisis pangan dapat terjadi karena rantai pasok pangan terganggu seiring kebijakan karantina wilayah (lockdown) dan pembatasan sosial berbagai negara di masa pandemi corona.
Tak hanya itu, produksi berbagai komoditas pertanian bernilai tinggi, seperti buah dan sayuran juga ikut terganggu. Alasannya, komoditas tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja dalam produksinya.
Oleh sebab itu, pemerintah tengah menggenjot peningkatan produksi untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan. Namun, produksi padi di Indonesia pada tahun lalu menurun dibandingkan 2018.
Cuaca ekstrem menjadi alasan, salah satunya banjir di beberapa daerah di Indonesia dan berlanjut dengan musim kering panjang. Dari banyak sentra produksi padi, hanya delapan provinsi yang mengalami kenaikan seperti yang bisa dilihat dalam databoks berikut: