Sebelumnya, pemerintah menyiapkan dua opsi pendanaan proyek LRT Jabodebek. Opsi prioritas adalah menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN). Jika proses PMN terkendala, pemerintah siap mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"LRT tadi sudah beres sudah kami finalkan. Kami bikin opsi, kalau ada masalah dari PMN, nanti pakai APBN," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsat Panjaitan di kantornya, Jakarta, Rabu malam (12/4).
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Budi Harto mengatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang disusun, investor akan mendapatkan penjaminan dari pemerintah jika skema PMN berjalan. "Jadi kalau in case peminjam tidak bisa bayar (pinjaman perbankan), itu diambil alih pemerintah," ujar Budi.
Ia merinci, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini sekitar Rp 27 triliun. Perinciannya, Rp 23 triliun untuk prasarana dan Rp 4 triliun untuk sarana LRT Jabodebek ini. (Baca: Perpres Modal Negara Buat Proyek LRT Menunggu Restu Jokowi)
Sementara itu, pendanaannya dari beberapa sumber. Perinciannya, pertama, Rp 1,4 triliun dari PMN Adhi Karya tahun 2015. Dananya untuk pembangunan depo dan prasarana lainnya. PT KAI juga mendapatkan PMN sebesar Rp 2 triliun pada 2015 dan Rp 5,6 triliun pada tahun ini. Total PMN yang akan diberikan untuk kedua perusahaan BUMN tersebut sebesar Rp 9 triliun.
Kedua, sebesar Rp 18 triliun akan diperoleh dari pinjaman perbankan. Budi mengatakan ,pihak perbankan, terutama bank BUMN sudah siap menyalurkan pinjaman dana untuk membiayai proyek pembangunan LRT Jabodebek.