Fintech dan Ojek Online Berharap pada 7 Staf Khusus Milenial Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat tujuh staf khusus baru yang terdiri dari anak-anak muda atau milenial dengan rentang usia dari 23-36 tahun. Asosiasi mulai dari fintech hingga ojek online berharap kehadiran para staf khusus milenial tersebut dapat membuat pemerintah lebih memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi digital.
"Dengan kehadiran staf ahli dari generasi muda, diharapkan presiden mendapatkan masukan dari mereka tentang tren dan isu-isu terkini yang berkaitan dengan fintech dan ekonomi digital," kata Direktur Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Tasa Nugraza Barleyujar kepada Katadata.co.id, Jumat (22/11).
(Baca: 7 Staf Milenial di Ring 1 Jokowi)
Ketujuh staf khusus presiden tersebut yakni CEO Creativepreneur dan anak pengusaha Chairul Tanjung, Indah Putrisari Tanjung (23); pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara (29); perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi (36). Lalu, pendiri Thisable Enterprise dan politisi PKPI Angkie Yudistia (32); mantan Ketua PMII Aminuddin Maruf (33).
Lalu, pendiri dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra (32); serta putra Papua yang mendapat beasiswa di University of Oxford, Gracia Billy Mambrasar (31).
Tasa mengatakan, asosiasinya berharap agar peraturan dan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah nantinya dapat mendukung perkembangan fintech dan inklusi keuangan nasional.
Hal senada disampaikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPImengapresiasi keputusan Jokowi, terutama dengan dipilihnya CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra.
"Semoga dengan keberadaan Bapak Andi Taufan sebagai staf khusus presiden ini dapat turut menyuarakan dan memajukan industri fintech lending demi turut mendukung peningkatan perekonomian masyarakat," ujar Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede.
(Baca juga: Profil Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amartha yang Jadi Stafsus Jokowi)
Apalagi, menurut Tumbur, kehadiran fintech lending sejatinya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk para usaha kecil mikro dan menengah (UKM) yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
Pasalnya, data World Bank mencatat bahwa lebih dari 50% UMKM di pasar berkembang tidak memiliki akses ke institusi keuangan. Selain itu, Tumbur melanjutkan, total kesenjangan kredit untuk UMKM formal diperkirakan mencapai US$ 1,2 triliun.
Tumbur mengatakan, salah satu jenis fintech, yakni fintech lending hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut karena membuat layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses.
"Keberadaan fintech lending dapat diandalkan dalam mencapai target inklusi keuangan yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional," ujarnya.
Hal senada diharapkan oleh Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia. Ketua Presidium Nasional GARDA Indonesia Igun Wicaksono menilai bahwa keputusan yang dilakukan Jokowi sudah tepat untuk menggaet para pendiri startup dalam staf baru di periode pemerintahannya kali ini.
"Kami melihat bahwa presiden sedang concern pada inovasi digital. Hal ini tentu baik karena Indonesia harus mengejar ketertinggalannya di dunia digital selain mengejar infrastuktur," ujar Igun.
Asosiasinya pun berharap agar nantinya presiden juga lebih memperhatikan operator digital, tidak hanya startup saja. Operator, menurut Igun, perlu dilindungi karena mereka berperan penting dalam membangun startup.
"Mereka (staf presiden terpilih) merupakan inovator startup yang seharusnya bisa membuat proses birokrasi dipermudah lagi, keluarnya produk-produk pemerintahan yang lebih simpel terintegrasi dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.
Apalagi, menurutnya, para staf khusus milenial terpilih itu dianggap menguasai teknologi, sehingga mereka diharapkan bisa memberikan masukan inovasi berbasis teknologi digital yang lebih maju lagi ke depannya.
Selain itu, Igun mengatakan, hal yang tidak boleh dilupakan juga, yakni penyiapan infrastuktur hukum. Kemajuan digital, menurutnya, harus dibarengi dengan infrastruktur hukum.
Igun mengatakan, dirinya sudah berkecimpung di dunia ojek online sejak 10 tahun yang lalu. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum ada legalitas yang jelas mengenai bidang pekerjaannya tersebut.
"Produk (program) presiden seharusnya tidak hanya sekedar mengeluarkan inovasi, tapi juga harus berbarengan dengan infrastruktur hukumnya," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan ketujuh staf khususnya ini akan punya tugas untuk mengembangkan inovasi di berbagai bidang. Mereka juga akan menjadi teman diskusi Jokowi dalam membuat gagasan segar yang inovatif.
“Sehingga bisa cari cara baru yang out of the box, melompat untuk kejar kemajuan, sekaligus menjadi jembatan saya bagi anak muda, santri muda, diaspora yang tersebar di berbagai tempat,” kata Jokowi.
(Baca juga: Daftar 14 Staf Khusus Jokowi, 10 Wajah Baru dan 4 Nama Lama)