Empat Langkah BI Perluas Adopsi Kode QR Standar di Daerah
Bank Indonesia (BI) mencatat, sekitar lima juta pedagang (merchant) di Indonesia menggunakan kode Quick Response standar atau QRIS. Bank sentral pun menerapkan sejumlah strategi untuk memperluas adopsi QRIS, terutama di daerah.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem pembayaran BI Filianingsih Hendarta berfokus menyosialisasikan penggunaan QRIS di daerah secara online saat pandemi corona. “Bersama kantor perwakilan di daerah, mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama, untuk menggunakan QRIS," ujarnya dalam acara virtual bertajuk ‘Strategi Platform Digital Membangkitkan Bangga Buatan Indonesia’, Selasa (27/10).
Ia berulang kali mengatakan bahwa QRIS mempermudah pedagang dalam bertransaksi. “Cepat, aman, dan higienis. Bisa tanpa kontak fisik saat pandemi virus corona,” kata Fili.
Untuk memperluas pemakaian QRIS, pertama, pelaku UMKM di daerah akan dipermudah mendapatkan kredit karena transaksinya tercatat. Data-data ini bisa menjadi pertimbangan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menilai risiko kredit (credit scoring). Informasi-informasi itu yang terus disampaikan kepada masyarakat di daerah, melalui sosialisasi langsung maupun virtual.
Kemudian, BI menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk memperluas adopsi QRIS, seperti untuk membayar pajak dan retribusi daerah. “Terbukti cepat penggunaaannya," ujar dia.
Ketiga, bank sentral berkerja sama dengan pengelola destinasi wisata di daerah seperti Bali dan Yogyakarta untuk menerapkan QRIS. Ini digunakan sebagai metode pembayaran. Untuk membeli tiket, transportasi, souvenir, hotel hingga restoran.
Keempat, BI menghapus biaya transaksi atau merchant discount rate (MDR) 0,75%. Fasilitas ini awalnya hanya berlaku hingga September, tetapi diperpanjang menjadi akhir tahun. Harapannya, ada lebih banyak UMKM yang mengadopsi QRIS.
Saat ini, QRIS digunakan oleh lima juta penjual yang 85% di antaranya merupakan pelaku UMKM. Metode pembayaran ini juga sudah menjangkau 34 provinsi dan 489 kabupaten/kota.
Sedangkan pada Juli lalu jumlahnya kurang dari empat juta pedagang, sebagaimana tertera pada Databoks berikut:
Awal Oktober lalu, Deputi Gubernur BI Doni P Joewono mengatakan bahwa volume transaksi QRIS hampir 11 juta, "sementara nilainya Rp 790 miliar" katanya dalam Webinar Karya Kreatif Indonesia BI, tiga pekan lalu (9/10).
Regulator berencana memperluas layanan QRIS menjadi antarnegara. BI sudah berdiskusi dengan bank sentral Thailand dan Malaysia untuk menyediakan kode QR standar.
BI berencana menjalin komunikasi dengan bank sentral Arab Saudi, India hingga Jepang. Ini agar pengguna bisa memindai kode QR di gerai di masing-masing negara menggunakan dompet digital yang terdaftar di BI.
BI menyasar wisatawan mancanegara terutama asal ASEAN, Tiongkok, India, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang untuk dapat memindai kode QR berbasis QRIS di Tanah Air. Selain itu, membidik Tenaga Kerja Indonesia (TKI), jemaah haji, dan wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar negeri.