Transaksi Digital Melonjak, BI Rombak Aturan Sistem Pembayaran
Keempat, BI membuat aturan yang menguatkan fungsi uji coba inovasi dan teknologi. "Kami akan atur agar penyelenggara bisa buka uji coba ruang sistem pembayaran. Jadi ada yang namanya regulatory sandbox," kata Filianingsih.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah mengakomodasi lahirnya inovasi keuangan digital melalui regulatory sandbox atau wadah uji coba keandalan proses bisnis dan tata kelola. Penyelenggara inovasi keuangan digital seperti fintech bisa masuk ke regulatory sandbox sebelum mendapatkan izin.
Proses regulatory sandbox dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama enam bulan.
Kelima, pengaturan data dan informasi sistem pembayaran. "Data sistem pembayaran harus terlindungi dari risiko serangan siber," katanya.
Keenam, BI juga mengatur ketentuan peralihan. BI akan mengatur mengenai evaluasi pemenuhan persyaratan penyelenggara jasa pembayaran, hingga pemrosesan permohonan izin.
Latar Belakang
Alasan BI membuat regulasi baru itu adalah karena tren digitalisasi yang semakin masif. "Transaksi melonjak, tuntutan konsumen semakin menginginkan layanan yang cepat dan mudah. Model bisnis penyelenggara pun jadi bervariasi dan semakin kompleks," kata Filianingsih.
Berdasarkan data BI, transaksi uang elektronik melonjak seiring pandemi Covid-19. Pada 2018, nilai transaksinya hanya mencapai Rp 33,67 triliun. Kemudian, transaksi uang elektronik meningkat pada 2019 sebesar Rp 145,1 triliun. Pada 2020, transaksi sebesar Rp 144,6 triliun tercapai per Januari hingga September.
Transaksi uang elektronik juga kini sudah didominasi platform digital atau fintech. Transaksi uang elektronik menggunakan fintech terus tumbuh sejak akhir 2019. Persentase penggunaan OVO untuk uang elektronik mencapai 20% mengalahkan Bank Mandiri dan GoPay masing-masing 19%.
Sedangkan DANA dan BCA 10%, BRI 6,3%, LinkAja 5,8%, ShopeePay 3,7%, BNI 1,3%, serta Doku 1,2%
Di sisi lain, perkembangan itu membawa risiko. "Bisa risiko sistemik, serangan siber, data tercecer, dan lainnya," kata Filianingsih.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sempat mengatakan, meningkatnya penggunaan layanan berbasis internet, termasuk pada sistem pembayaran terjadi karena kenyamanan yang ditawarkan. Namun, hal tersebut harus diikuti tidak hanya denhan regulasi, tapi juga dengan pengawasan yang baik dari otoritas terkait.
"Indonesia harus meningkatkan perlindungan konsumen, penguatan pengawasan, dan juga peraturan yang harus disiapkan dalam konteks pengawasan itu," katanya dalam acara diskusi virtual dan peluncuran Indonesia Fintech Society (IFSoc), beberapa waktu lalu.