OJK Larang Tawarkan Pinjaman Online Lewat SMS dan WhatsApp

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tris Yulianta (kiri) menyampaikan paparan dalam sosialisasi layanan sistem elektronik pencatatan inovasi keuangan digital di ruangan OJK 'Innovation Center for Digital Financial Technology' (Infinity), Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Penulis: Desy Setyowati
22/6/2021, 16.27 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penawaran pinjaman online melalui SMS dan WhatsApp tidak diperbolehkan. Masyarakat diminta menghapus dan memblokir nomor yang mengirim pesan.

Larangan itu berlaku juga untuk startup teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) resmi yang terdaftar di OJK. Itu karena penawaran melalui SMS dan WhatsApp merupakan ciri-ciri pinjaman online atau pinjol ilegal.

“Menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa persetujuan konsumen tidak diperbolehkan,” kata juru bicara OJK Sekar Putih Djarot dalam siaran pers, Selasa (22/6).

Baca Juga

Masyarakat diminta untuk tidak mengeklik tautan dalam pesan penawaran pinjaman lewat SMS atau WhatsApp. Kemudian mengecek legalitas fintech melalui kanal IKNB – financial technology di situs OJK.

Selain itu, bisa menghubungi kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081 157 157 157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Sejak 2018 hingga Juni 2021, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi memblokir 3.193 pinjol ilegal. Sebagian besar karena memanfaatkan data pribadi nasabah untuk keperluan penagihan yang mengintimidasi.

"Kami sudah memblokir 3.193 pinjaman online ilegal. Jumlah ini sangat besar," kata Ketua Satgas Tongam L Tobing saat konferensi pers di Yogyakarta, dikutip dari Antara, tiga pekan lalu (10/6).

Baca Juga

Satgas Waspada Investasi merupakan gabungan dari 13 lembaga dan instansi. Beberapa di antaranya OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan Agung, dan Polri.

Tongam menyampaikan, tidak sedikit masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal karena rata-rata persyaratannya mudah. Padahal, konsekuensi penggunaan layanan pinjol ilegal sangat berbahaya.

"Bunga yang dijanjikan hanya setengah persen, tetapi realisasinya bisa 2% - 4% per hari. Yang paling berbahaya yakni selalu memminta izin untuk mengakses semua data dan kontak di ponsel," katanya.

Baca Juga

Setelah mendapatkan data pribadi, pemberi pinjaman sewaktu-waktu akan menggunakannya untuk mengintimidasi atau meneror nasabah yang tidak segera melunasi utang. Caranya, dengan menyebarkan foto atau data pribadi yang bersangkutan kepada publik.

Ia pun mengimbau korban melapor ke kepolisian jika hal itu terjadi.

Meski begitu, ia menyampaikan bahwa pinjaman online resmi bisa dimanfaatkan. Layanan ini menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa mengakses sektor jasa keuangan seperti bank.