Ia berharap, konsolidasi tersebut nantinya tidak hanya sekedar bertukar saham, melainkan kolaborasi yang berpengaruh ke neraca keuangan Axiata. “Kalau neraca keuangannya diperkuat, setorannya bertambah, maka kemampuan untuk membangun ekonomi itu akan meningkat,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa jika konsolidasi operator dilakukan, maka frekuensi jaringan akan dikembalikan kepada pemerintah. Sehingga, pemerintah akan kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya pemakaian frekuensi oleh operator.
(Baca: XL Axiata Tunggu Aturan Spektrum Frekuensi Sebelum Lakukan Konsolidasi)
Padahal menurutnya, konsep konsolidasi operator yang ideal adalah menggabungkan antara perhitungan pajak dan PNBP. “Bisa saja PNBP tidak bertambah, tetapi karena industri lebih sehat, berarti pajaknya lebih banyak,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pola pikir Kominfo saat ini adalah bagaimana gabungan antara PNBP dan pajak bisa meningkatkan kontribusinya kepada negara. Ia optimistis dalam jangka waktu menengah panjang, konsolidasi operator ini akan membuat neraca keuangan perusahaan terkait semakin membaik dan mereka dapat membayar pajak yang lebih besar bagi pemerintah.
Adapun, menurutnya konsolidasi operator di Indonesia belum memiliki target penerbitan aturannya secara spesifik. Ia mengatakan bahwa antara kesiapan operator dan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah nantinya harus sejajar.