Di Indonesia, misalnya, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data dari e-commerce. Tujuannya, supaya pemerintah tahu potensi bisnis e-commerce dan perannya untuk meningkatkan penjualan produk lokal. Namun, hanya 17 dari target 79 e-commerce yang mau membagikan datanya kepada BPS.
Selain persoalan itu, Komisi Pathways mencatat, diskusi terkait teknologi terkini (frontier technologies) di tingkat global seringkali tidak terumuskan dengan baik. Akibatnya, kebijakan terkait teknologi di negara yang pasarnya tengah berkembang pun cenderung jalan di tempat.
(Baca juga: E-Commerce dan Fintech Paling Menarik Minat Investor Digital)
Untuk itu, Komisi Pathways melakukan kajian yang menghasilkan dua laporan. Pertama, laporan berjudul 'merencanakan jalur untuk pertumbuhan inklusif di era digital: dari kelumpuhan hingga ke tahap persiapan'.
Laporan ini memuat tiga hal, yaitu meningkatkan nilai pertanian menggunakan analisis data dan bioteknologi; penggunaan teknologi komunikasi termasuk virtual reality (VR) untuk layanan seperti konsultasi manajemen atau kesehatan jarak jauh; serta, menghubungkan sektor informal dan formal lewat platform digital seperti Go-Jek.
Supaya ketiga strategi itu bisa terlaksana, setiap negara perlu memastikan kesiapan digital dan penempatan infrastruktur yang tepat. Misalnya, dengan menyediakan infrastruktur telekomunikasi, seperti broadband berkecepatan tinggi dan layanan identifikasi digital atau proses pembayaran secara gratis kepada startup. Selain itu, perlu mendorong inovasi terukur dalam hal regulasi, termasuk perpajakan.
Co-chairs dari Komisi Pathway Strive Masiyiwa menyatakan, begitu banyak wirausaha muda berbakat di Afrika, namun mereka seringkali gagal memulai start-up karena perlu biaya tinggi. “Pemerintah, sektor swasta, dan warga perlu bekerja sama untuk menciptakan suatu sistem di mana inovasi bisa berkembang lebih jauh," ujarnya.
Laporan kedua bertajuk 'kehidupan digital: koneksi yang berarti untuk tiga miliar berikutnya'. Laporan ini menyoroti bagaimana eksklusifitas digital bisa memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Maka, laporan ini memberi arahan untuk membantu negara berkembang mencegah ketertinggalan kelompok marjinal.
Komisi Pathways menemukan bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua negara dalam upaya mengelola dampak dari teknologi terkini. Oleh karenanya, pemerintah, spesialis di bidang teknologi, swasta, maupun warga harus bekerja sama mengembangkan solusi yang paling tepat sesuai kondisi negaranya masing-masing.