JK Minta Penggunaan Anggaran Riset Lebih Fokus
Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta penggunaan anggaran riset lebih fokus supaya ada pencapaian yang jelas setiap tahun. Saat ini anggaran riset masih terbagi dalam anggaran kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Semua merasa penting. Mungkin kita akan bicara fokus tentang riset, fokus dulu supaya setiap tahun ada pencapaian yang baik," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/2). Dia juga membenarkan anggaran riset Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain karena kebutuhan nasional yang terbagi antarsektor.
Pengembangan riset dimulai dari hal yang kecil, seperti riset dan pengembangan teknologi oleh mahasiswa di berbagai kampus. Ia mencontohkan kelahiran Facebook yang dimulai dari garasi pelajar di Amerika Serikat (AS). Implementasi pengembangan riset pun dimulai dari proyek kecil.
Oleh karena itu, JK meminta supaya para pelaku usaha swasta juga membantu meningkatkan riset di Indonesia. Sehingga, pengembangan riset tidak hanya tergantung dari anggaran pemerintah. Apalagi, pemanfaatan riset bisa langsung digunakan oleh perusahaan swasta dalam pengembangan bisnis.
JK mengungkapkan, perusahaan juga bisa bekerja sama dengan universitas yang memiliki pengembangan teknologi oleh mahasiswa dan pengajar. "Jadi, perusahaan memulai, kemudian pemerintah bisa melakukan panduan lewat lembaga riset, itu banyak terjadi di Jepang dan Korea Selatan," ujarnya.
Anggaran riset Indonesia memang masih sangat minim. Dalam buku Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017 yang bertajuk Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia disebutkan bahwa anggaran riset hanya 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah Malaysia, Tiongkok, Singapura yang porsinya lebih dari 1%.
(Baca: Bappenas Ajak Swasta Tingkatkan Anggaran Riset hingga 2% dari PDB)
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak Achmad Zaky menyebut anggaran riset dan pengembangan atau research and development (R&D) di Indonesia sangat rendah. Ia pun berharap presiden Indonesia yang terpilih bisa meningkatkan anggaran tersebut.
“Bangun-bangun viral tweet saya karena 'presiden baru'. Maksudnya, siapapun, bisa Pak Jokowi juga. Jangan diplintir ya. Let's fight for innovation budget,” ujarnya dalam akun Twitter-nya @achmadzaky. Lantas, ia menghapus unggahan terkait besaran anggaran R&D yang memuat kalimat 'presiden baru' agar polemik tidak berkepanjangan.
Gemuruh #UninstallBukalapak pun melejit dalam Trends24 di Twitter. Alasannya, cuitan terkait 'presiden baru' menuai pro dan kontra. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya harus turun tangan meminta semua pihak, terutama warganet, untuk menghentikan ajakan #UninstallBukalapak.
Menurut dia, pemerintah dan dunia usaha ingin mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bergerak dari sistem offline ke sistem online marketplace. Ia juga meminta masyarakat mendorong unicorn Indonesia agar memiliki ruang untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. “Kita ini harus mendorong anak-anak muda yang memiliki inovasi dan kreativitas,” kata Jokowi.
(Baca: Presiden Jokowi Minta Hentikan Ajakan #UninstallBukalapak)