Startup Mbiz, Sediakan E-Procurement untuk Cegah Korupsi

DESY SETYOWATI/KATADATA
CEO Mbiz Rizal Paramarta, Head of Procurement Service Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah, COO Mbiz Ryn Hermawan, dan CCO Mbiz Andik Duana Putra.
Penulis: Desy Setyowati
Editor: Hari Widowati
26/9/2018, 20.01 WIB

Chief Operational Officer Mbiz Ryn Hermawan mengatakan, layanan Mbiz meningkatkan efisiensi perusahaan. "Salah satu perusahaan multinasional  mencoba tiga bulan, bisa menghemat 27% dari anggaran sebelumnya," kata dia. Bahkan, ia mengklaim vendor juga mendapat keuntungan lebih jika bergabung dengan Mbiz.

Keuntungan lainnya adalah vendor bisa meminjam uang ke bank dengan proses yang lebih mudah. Pasalnya, Mbiz memiliki data-data transaksi vendor yang bisa dipakai sebagai jaminan atau dasar bagi bank untuk memberikan pinjaman. Untuk itu, Mbiz selektif dalam memilih vendor.

Keuntungan lain bagi vendor adalah Mbiz dapat memperluas pasarnya hingga ke seluruh Indonesia. Mbiz membangun ekosistem antara vendor dan konsumen penggunanya. "Dengan keuntungan seperti ini, kami bernegosiasi supaya harga yang ditawarkan kepada pengguna menjadi lebih murah," ujar Ryn.

Chief Commercial Officer Mbiz Andik Duana Putra menambahkan, perusahaan mengambil untung dari margin yang dibebankan kepada vendor. Besaran marginnya berbeda-beda, menyesuaikan dengan ketentuan masing-masing vendor.

Meskipun layanannya sudah berkembang, Mbiz belum berencana ekspansi ke luar negeri. Alasannya, pasar e-commerce B2B di Indonesia masih sangat besar. Bahkan, pasarnya dua kali lebih besar dibanding e-commerce Business to Costumer (B2C). Mbiz juga mencatat, kemampuan transaksi dari tujuh klien terbesar Mbiz bisa mencapai Rp 27 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Head of Procurement Service Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ika Mardiah juga menyampaikan bahwa layanan e-procurement bisa mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa di suatu perusahaan. Berdasarkan kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, jumlah terpidana korupsi di sektor swasta mencapai 670 orang atau 26,3% dari total sepanjang 2001-2015.

"Korupsi procurement paling banyak di sektor konstruksi karena lebih kompleks dan prosesnya dilakukan dengan cara tender," kata Ika. Oleh karena itu, layanan e-procurement seperti yang disediakan Mbiz menjadi solusi yang sangat baik untuk mengurangi korupsi.

(Baca: McKinsey: Pasar E-commerce RI Melonjak Jadi Rp 910 Triliun pada 2022)

Halaman:
Reporter: Desy Setyowati