Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa.
Warga mengakses aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di perangkat telepon pintarnya di Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/5/2021).
Penulis: Fahmi Ahmad Burhan
Editor: Desy Setyowati
25/6/2021, 14.58 WIB

Laporan Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team (CISRT) menyebutkan, kerugian materil dari kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai Rp 600 triliun. Ahli informasi dan teknologi menilai, ini karena data kependudukan dieksploitasi.

Perhitungan itu berdasarkan dampak peretasan nomor kontak pribadi dan akun media sosial secara masif. Data-data ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan siber seperti penggunaan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, angka kerugian itu memperhitungkan dampak kebocoran data terhadap program pemerintah. Data pribadi masyarakat yang tersebar secara masif ini bisa mengganggu program pemerintah.

Baca Juga

Pakar keamanan siber di Vaksincom Alfons Tanujaya menilai, perhitungan kerugian hingga ratusan triliun itu mengasumsikan satu data dijual sekian rupiah. Selain itu, data yang bocor termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Hal itu akan memicu masifnya eksploitasi data kependudukan," ujar Alfons kepada Katadata.co.id, Jumat (25/).

Data kependudukan rawan dimanfaatkan untuk berbagai aksi kejahatan siber. Ia mencontohkan, dapat dipakai untuk membuka rekening bank yang menampung hasil kejahatan.
Halaman:
Reporter: Fahmi Ahmad Burhan