Marak Data Bocor, DPR Kebut Bahas UU Perlindungan Data Hari Ini
Perusahaan Listrik Negara (PLN), Indihome milik Telkom, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kepolisian diduga mengalami data bocor pekan lalu. DPR pun mengebut pembahasan Undang-undang atau UU Perlindungan Data Pribadi hari ini.
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan, komisinya akan menggelar sinkronisasi dan harmonisasi UU Perlindungan Data Pribadi dengan UU lain. Ini khususnya pada bagian sanksi pidana dan administratif.
“Itu supaya in-line dengan KUHP dan RUU KUHP yang sedang berproses,” kata Bobby kepada Katadata.co.id, Selasa (23/8). “Semoga hari ini selesai (sinkronisasi dan harmonisasi).”
Komisi I DPR menargetkan pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi secara keseluruhan selesai pada masa persidangan ini.
Di satu sisi, muncul beberapa dugaan kebocoran data di Indonesia selama sepekan ini.
Sebelumnya, beredar informasi di media sosial bahwa terdapat 26.730.797 data histori browsing pelanggan IndiHome bocor, termasuk di antaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), email, nomor ponsel, kata kunci, domain, platform, dan URL.
Data yang dijual di breached.to tersebut diklaim berasal dari periode Agustus 2018 hingga November 2019. SVP Corporate Communication and Investor Relation Telkom Ahmad Reza menyampaikan, perusahaan melakukan investigasi sejak Minggu sore (21/8) hingga Senin pagi (22/8).
“Kami melakukan kroscek dengan pihak terkait di internal, bahwa tidak ada record ID IndiHome yang valid (dari temuan yang beredar di media sosial itu)," ujar dia saat jumpa pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (22/8).
Kemudian, ada dugaan kebocoran data BIN viral di media sosial pada Minggu (21/8). Pengguna Twitter @Vidyanbanizian menyebutkan, data BIN yang bocor berasal dari Deputi Intelijen Luar Negeri.
Data itu berupa nama, pangkat, unit, dan lokasi agen intelijen. Informasi ini merupakan data sejak 2020.
Namun BIN mengatakan kepada sejumlah media, bahwa kabar kebocoran data tersebut hoaks.
Lalu PLN menyelidiki pusat data (data center) utama guna menyelidiki dugaan 17 juta data pelanggan bocor. Sejauh ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu memprediksi bahwa dampak ke konsumen tidak besar.
Juru bicara PLN Gregorius Adi Trianto menyampaikan, perusahaan melakukan pengecekan pada data center utama, melalui sistem. Pengecekan juga dilakukan dari berbagai perimeter.
Jika dianalisis dari beberapa data yang diduga bocor dan beredar di media sosial, informasi tersebut merupakan replikasi data pelanggan yang bersifat umum dan tidak spesifik.
PLN menduga data yang beredar di media sosial itu disinyalir diambil dari aplikasi dashboard data pelanggan untuk keperluan data analitik.
“Data itu bukan merupakan data riil transaksi aktual pelanggan dan tidak update, sehingga diperkirakan tidak berdampak besar bagi pelanggan," ujar Gregorius dalam keterangan pers yang diterima oleh Katadata.co.id, Senin (22/8).