PP Tunas, Pembelajaran Digital Harus Seiring Pelindungan Anak

Kemendikdasmen
Ilustrasi digitalisasi pembelajaran.
Penulis: Arif Hulwan
19/11/2026, 10.23 WIB

Jakarta — Penerbitan PP Tunas bertujuan untuk menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak. Literasi digital di sekolah jadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan program.

PP Tunas, yang punya nama panjang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, ditetapkan dan diundangkan pada 27 Maret 2025. Mengusung pesan 'Tunggu Anak Siap', peraturan ini dirancang untuk menciptakan ruang digital aman, menangani dampak negatif seperti konten tidak layak, kecanduan digital, dan eksploitasi data anak.

Perlindungan anak menjadi amat relevan lantaran tingginya jumlah pengguna internet dan ponsel dari kelompok usia ini.

“Anak-anak kita di bawah 16 tahun jumlahnya sekitar 70 juta. Ini angka yang besar dan seharusnya mendapat perhatian lebih dari para pelaku industri digital," ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (3/11/2026), dikutip dari keterangan resmi.

Ia mengatakan anak menghadapi sejumlah risiko ketika menggunakan platform digital. Yakni, risiko kecanduan, perundungan, child grooming, penipuan daring, eksploitasi anak, kesehatan fisik, hingga keamanan data pribadi.

"Karena itu, kita perlu menghadirkan aturan tambahan agar perusahaan teknologi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak kita,” lanjutnya.

Digitalisasi Pembelajaran

Implementasi PP Tunas amat terkait dengan sektor pendidikan karena sasaran aturan ini adalah mereka yang ada di usia sekolah.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 menunjukkan 87,5% penduduk Indonesia yang masih bersekolah atau kuliah sudah terjangkau internet. Sementara, kontribusi segmen ini terhadap total penetrasi internet sebesar 20,6% atau sekitar 48,46 juta jiwa.

Terlebih, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang mendorong pemerataan kualitas pendidikan lewat Digitalisasi Pembelajaran.

Lewat program ini, Kemendikdasmen menargetkan penyaluran 1 juta unit papan interaktif digital atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah hingga akhir 2026. Untuk realisasinya, distribusi IFP pada 2025 mencapai 288.865 unit. Per April 2026, angkanya sudah lebih dari 608.000 IFP di seluruh Indonesia. Perangkat ini disebut memungkinkan pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan.

Ketua Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Digitalisasi Pembelajaran yang juga menjabat Ketua Tim Kerja Penilaian dan Pembelajaran Direktorat PAUD Kemendikdasmen, Mareta Wahyuni, menyatakan program ini hendak membangun ekosistem pembelajaran berbasis digital.

“Program ini bukan hanya menghadirkan perangkat, melainkan membangun ekosistem pembelajaran berbasis digital yang utuh, mencakup teknologi, ketersediaan konten, dukungan lingkungan belajar, dan strategi pedagogis,” ujar Mareta, dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Rabu (17/9/2025).

Suharjantyo Nugroho, Widyaprada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, dalam tulisannya di situs Kemendikdasmen, mengatakan pemanfaatan teknologi, termasuk internet, di sekolah memang menawarkan akses pengetahuan tanpa batas.

"Namun, tanpa pengelolaan screen time (waktu layar) yang bijak, potensi tersebut dapat berbalik menjadi risiko," kata dia.

PP Tunas pun menemukan relevansinya. Dalam konteks implementasi aturan tersebut, kata Suharjantyo, sekolah berperan sebagai laboratorium budaya digital.

"Guru tidak lagi hanya menjadi pengajar materi, tetapi juga sebagai fasilitator keamanan digital," terangnya.

Suharjantyo menyebut penerapan PP Tunas di lingkungan sekolah merupakan upaya kolektif untuk menciptakan generasi yang mahir teknologi sekaligus memiliki resiliensi (ketahanan) digital.

"Sekolah harus menjadi tempat di mana teknologi digunakan secara bertanggung jawab, demi mewujudkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara utuh," kata dia.

Ia memaparkan beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh satuan pendidikan terkait implementasi PP Tunas:

  1. Kurasi konten digital: Memastikan platform yang digunakan dalam KBM telah memenuhi standar pelindungan data pribadi sesuai amanat PP Tunas.
  2. Keseimbangan aktivitas: Mengintegrasikan metode belajar blended learning yang tetap memprioritaskan aktivitas fisik, diskusi tatap muka, dan penggunaan media belajar non-digital.
  3. Pendampingan bermakna: Memberikan pemahaman kepada siswa tentang risiko perundungan siber (cyberbullying) dan pentingnya menjaga privasi di media sosial.

Dukungan dari Lintas Kementerian dan Pemda

Untuk mendukung optimalisasi penerapan PP Tunas di lingkungan pendidikan, Pemerintah mengeluarkan sejumlah ketentuan di berbagai ranah.

Pada ranah lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.

SKB ini mencantumkan sejumlah pedoman terkait pembelajaran yang melibatkan teknologi digital. Pada bagian pedoman untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, SKB menyatakan "Keselamatan peserta didik adalah prioritas utama."

Pada ranah kementerian teknis, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan dukungan penerapan PP Tunas sambil menggarisbawahi pentingnya peran guru.

“Kebijakan penundaan akses anak pada platform digital berisiko merupakan langkah yang penting untuk memastikan teknologi tetap menjadi alat pendukung pendidikan. Seluruh guru di pendidikan dasar dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan menyukseskan kebijakan ini,” ungkap dia, di Jakarta, Sabtu (28/3/2026), dikutip dari situs Kemendikdasmen.

Bentuk dukungan itu, pertama, penguatan regulasi di lingkungan satuan pendidikan lewat penerbitan Peraturan Mendikdasmen No. 6 Tahun 2026 tentang membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman (BSAN).

Ada pula penerbitan Surat Edaran Mendikdasmen tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan, yang terbit 14 Juli 2026. Isinya, terkait pembatasan penggunaan gawai, perlindungan anak, hingga penguatan literasi digital di sekolah-sekolah secara nasional.

Kedua, lanjut Mu’ti, implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) — yang terdiri dari Bangun Pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan Sehat dan Bergizi, Gemar Belajar, Bermasyarakat, dan Tidur Cepat — serta penerapan Screen Time, Screen Zone, dan Screen Break (3S).

Ketiga, program literasi digital di seluruh institusi pendidikan yang berjalan secara paralel. Keempat, pelaksanaan proses edukasi berbasis digital di sekolah dengan pendampingan guru.

Pada ranah daerah, sejumlah provinsi juga menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan ponsel di sekolah.

Contohnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lewat Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. e-0001/SE/2026 tentang Pemanfaatan Gawai Secara Bijak di Lingkungan Satuan Pendidikan, 7 Januari 2026.

Pemprov Banten turut menerbitkan pembatasan penggunaan ponsel di SMA sederajat lewat Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten No. 100.3.4.1/0374-Dindikbud/2026 tertanggal 29 Januari 2026.

Pemprov Jawa Barat juga menerbitkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No. 27471/PK.03.03/SEKRE tentang Pembatasan Penggunaan Gawai (handphone) di lingkungan satuan pendidikan pada 20 Mei 2026.

"Pada akhirnya, teknologi adalah alat, tetapi karakter adalah kemudi. Tugas kita bersama adalah memastikan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas secara digital dan kuat secara karakter,” tutup Abdul Mu’ti.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.